DPRD Deiyai Terima LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019

Deiyai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai secara resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Deiyai, Selasa siang (06/10).

Ketua DPRD Deiyai, Petrus Badokapa dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh Bupati sebagai lembaga eksekutif dan diawasi oleh DPRD.

Kata Badokapa, sidang LKPJ ini merupakan saat yang tepat menilai seluruh kinerja yang telah dilakukan dari pemerintah melalui tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada tahun sebelumnya.

“Kami (DPRD Deiyai) telah menerima materi sidang pada beberapa waktu lalu. Kami telah pelajari materi sidang dari eksekutif itu. Hasil pelajari materi tersebut, kami akan sampaikan dalam sidang ini,” katanya.

Tanggapan Komisi DPRD

Dalam sidang tersebut, tiga komisi memberikan tanggapan terhadap LKPJ tersebut. Ketua Komisi A, Hendrik Onesmus Madai meminta kepada Pemda Deiyai agar terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Deiyai.

“Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, kami menilai selama ini kepala-kepala dinas tidak pernah beta di tempat tugas. Banyak pelayanan kepada masyarakat yang terbengkalai. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas Madai.

Ketua DPD Partai Berkarya itu mengaku, selama ini kalau bupati keluar daerah, kepala-kepala dinas juga keluar entah kemana tinggalkan tempat tugas. “Untuk hal ini, kedepan kami akan tetap tegas dan memberikan catatan kepada saudara bupati,” tegas dia.

Komisi B menyoroti pelayanan dasar dari kesehatan dan pendidikan di kabupaten Deiyai yang masih belum maju dan tidak ada perkembangan hingga saat ini.

“Selama ini kami nilai, pelayanan pendidikan mengalami kemunduran. Sebagai wakil rakyat, kami mau tegas jangan korbankan masyarakat,” tegas anggota komisi B, Benyamin Pakage.

Kata Pakage, dirinya sudah jalan memantau terhadap pelayanan dasar. Ada sejumlah kasus yang ditemui di lapangan. “Seperti sejumlah sekolah yang ada nama dan gedungnya tapi tidak ada proses kegiatan belajar mengajar, seperti SD di Bomou III, SD Motano, SD Okomo, ini harus diperhatikan,” imbuhnya.

Maka itu, ia meminta kepada dinas terkait untuk terus lakukan monitoring di lapangan sesuai program yang telah disusun berdasarkan visi misi bupati.

Sementara Ketua Komisi C, Yason Edowai mengatakan sebagai komisi yang menangani infrastruktur ada sejumlah proyek fisik yang tidak ada kenyataan di lapangan.

“Kedepan, kami telah sepakat untuk DPRD akan langsung turun ke lapangan dan pantau langsung. Kami tetap akan tegas kepada dinas terkait yang akan mainkan proyek-proyek fisik,” katan Yason.

Tanggapan Bupati Deiyai

Bupati Deiyai, Ateng Edowai memberikan apresiasi kepada DPRD kabupaten Deiyai yang selama ini sudah bekerja untuk melayani masyarakat Deiyai.

“Atas nama pemerintah kabupaten Deiyai, kami sangat apresiasi, memberi hormat dan sangat menghargai yang tinggi kepada lembaga DPRD yang sejak dilantik sudah bekerja sama dengan bupati,” kata Bupati Ateng.

Untuk tahun depan, kata bupati Ateng, akan menerima dengan sangat senang atas catatan dan rekomendasi dari pihak legislatif terutama dari komisi-komisi kepada bupati melalui pimpinan DPRD tentang hasil penilaian terhadap jalannya pemerintahan kabupaten Deiyai.

Bupati Ateng Kecewa Kepada SKPD

Bupati Ateng mengaku kecewa dengan kinerja dari tiap kepala SKPD di kabupaen Deiyai. Pasalnya, dirinya sudah memberikan pelimpahan tugas dan kewenangan serta DPA kepada tiap kepala SKPD.

“Saya sudah inpeksi mendadak (Sidak) 23 kantor selama satu minggu. Ternyata, kinerja saudara-saudara belum. Tidak mampu terjemahkan visi-misi bupati dan wakil bupati,” katanya dengan nada kecewa.

Maka itu, ia meminta kepada seluruh anggota DPRD Deiyai untuk benar-benar tingkatkan fungsi kontrol dan pengawasan pada tiap SKPD bersama eksekutif.

Maka itu, Edowai meminta kepada Inspektorat mulai tahun depan harus bentuk tim dan terus dijalankan pengawasan dan monitoring per tiga bulan bersama dengan anggota DPRD.

“Saya sangat sayangkan, tahun 2019 kami diperhadapkan dengan masalah rasisme. Lalu, kami juga diperhadapkan dengan masalah Corona. Sehingga, visi misi bupati masih gantung. Tidak pernah mendarat tepat sasaran sesuai impian bupati dan wakil bupati,” pungkasnya.

Padahal, lanjut Edowai, masyarakat kabupaten Deiyai masih menanti terwujudnya janji-janji politik pada masa kampanye lalu. Semua janji itu masih ada di udara dan belum mendarat pada warga.

“Maka itu, mulai dari Sekda hingga kepala-kepala OPD yang tidak loyal, untuk kedepan saya tidak akan ampun-ampun. Saya akan copot jabatan,” tegasnya.

Lanjutnya, “Hari ini dalam sidang terhormat ini, secara tegas saya mencopot jabatan kepala BKD Deiyai, Demianus Tenouye. Dan, saya memberikan nota tugas kepada Saudara Sekertaris BKD Melianus Giyai.”

Pencopotan jabatan tersebut, ujar Edowai merupakan tindakan tegas yang awal kepada kepala-kepala OPD yang tidak mau loyal terhadap bupati dan wakil bupati Deiyai.

“Semua kinerja dari tiap kepala OPD saya sudah nilai dan dapat banyak catatan dari staf selama saya Sidak. Tidak ada unsur yang lain selain mau bangun Deiyai,” ujar Edowai lagi.

Ketua DPRD Tegur Kepala OPD

Akhir sidang LKPJ, Ketua DPRD Deiyai, Petrus Badokapa menegur semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak bekerja sesuai apa yang diharapkan. Kata dia, semua yang menjadi kepala OPD putra daerah, namun kerja tidak sesuai apa yang diharapkan.

“LKPJ tahun 2019 ini kami terima secara resmi, namun dengan catatan. Kami terima karena, tahun 2019 lalu adalah masa transisi bagi DPRD yang lama dan baru. Kami, DPRD yang baru, hanya memberikan catatan kepada pemerintah,” kata Badokapa.

Ketua DPC Partai Hanura tersebut mengaku hampir seluruh dinas bermasalah. Sebagian besar dinas yang banyak tipu dalam laporan.

“Dalam pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) laporan selalu aman. Tapi, kenyataan di lapangan tidak ada. Masyarakat selalu jadi korban,” tegas Badokapa.

Untuk tahun depan, kata Badokapa, LKPJ Bupati akan ditolak DPRD jika dalam laporan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Selama ini apa yang kalian (kepala OPD) kerja? Kalian semua anak daerah. Banyak laporan yang tidak benar. Kalian semua anak daerah, kalian tidak malu kah? Harus bangun Deiyai,” tegas Badokapa lagi.

Lanjut Badokapa, “Tidak usa main-main. Kita harus bangu Deiyai dengan benar. Jadi kepala OPD, jangan hanya kejar uang saja. Begitu DPA dibagi, kepala-kepala OPD selalu hilang. Yang aktif di kantor hanya sekertaris dan staf saja. Mulai tahun ini, semua harus bangun Deiyai ini dengan.”

[Nabire.Net/Philemon Keiya]