Dituding Agen Intelijen, TPNPB Klaim Bertanggung Jawab atas Penikaman Pegawai Bappeda Yahukimo

Yahukimo, 24 Maret 2026 – Kelompok bersenjata yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim bertanggung jawab atas insiden penikaman terhadap seorang pegawai di Kabupaten Yahukimo yang terjadi pada Senin pagi, 23 Maret 2026.

Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dirilis oleh Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB pada Selasa, 24 Maret 2026.

Dalam pernyataan tersebut, pihak TPNPB menyebutkan bahwa penikaman terjadi sekitar pukul 06.30 WIT di Jalan Seredala, Yahukimo. Korban yang disebut bernama George Vinanlamber, dilaporkan bekerja sebagai pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Yahukimo.

Menurut pernyataan itu, aksi tersebut diklaim dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo yang dipimpin oleh Komandan Batalyon Eden Sawi bersama personelnya.

TPNPB dalam pernyataannya menuduh korban terlibat sebagai agen intelijen militer pemerintah Indonesia. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari pihak aparat keamanan terkait tuduhan tersebut.

Seruan kepada Aparat dan Warga Sipil

Dalam siaran pers tersebut, pihak TPNPB menyatakan siap bertanggung jawab atas aksi yang dilakukan dan meminta aparat keamanan agar tidak melakukan serangan balasan terhadap warga sipil.

Selain itu, kelompok tersebut juga mengimbau masyarakat non-Papua atau warga pendatang yang berada di wilayah konflik bersenjata agar segera meninggalkan wilayah yang dianggap rawan.

Pernyataan tersebut juga berisi seruan agar pos-pos militer yang berada di tengah permukiman warga sipil dipindahkan keluar dari area pemukiman.

Ancaman terhadap Fasilitas Sipil

Dalam pernyataannya, TPNPB juga menyebutkan bahwa sejumlah fasilitas sipil seperti kantor pemerintahan, sekolah, dan rumah sakit yang diduga dijadikan sebagai pos militer dapat menjadi target operasi mereka.

Pernyataan itu turut ditujukan kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan, untuk menarik pos militer dari wilayah permukiman warga sipil.

Menunggu Pernyataan Resmi Aparat

Hingga saat ini, belum terdapat keterangan resmi dari pihak TNI maupun Polri terkait insiden penikaman tersebut maupun klaim yang disampaikan oleh TPNPB.

Perkembangan lebih lanjut terkait kejadian ini masih menunggu hasil penyelidikan dari aparat keamanan setempat.

[Nabire.Net]