Dinas Pendidikan Papua Tengah Pastikan Program Sekolah Gratis Tepat Sasaran di Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya

Mimika, 26 Juli 2025 – Dalam upaya menjamin pemerataan akses pendidikan di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan menggelar rapat koordinasi dan validasi data untuk pelaksanaan Program Pendidikan Sekolah Gratis jenjang SMA/SMK sederajat di tiga kabupaten, yakni Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya, pada Sabtu (26/07/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Timika, ini bertujuan untuk memastikan program pendidikan gratis berjalan tepat sasaran dan menjangkau anak-anak dari kelompok prioritas.

Kepala Bidang Layanan Data dan Publikasi Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Yulianus Kuayo, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyelaraskan persepsi dan sistem pembiayaan antar sekolah. Hal ini penting agar jelas komponen biaya apa saja yang nantinya akan ditanggung oleh program sekolah gratis.

“Kami perlu mengetahui dulu bagaimana pembiayaan yang ada di sekolah-sekolah. Jadi nanti akan disusun komponen mana yang ditanggung pemerintah, seperti seragam, buku, dan SPP,” ujar Yulianus.

Validasi juga mencakup kebutuhan anggaran operasional sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, serta data komponen lain yang selama ini menjadi beban bagi orang tua.

Program ini menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah provinsi dalam mengurangi angka putus sekolah, menekan kemiskinan, dan mempersiapkan generasi muda Papua Tengah agar mampu bersaing di dunia kerja.

Yulianus menekankan bahwa data anak yang valid menjadi syarat utama agar bantuan pendidikan bisa disalurkan secara adil. Untuk itu, data awal akan diperoleh dari sekolah dan disesuaikan dengan Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan.

“Sesuai arahan Gubernur, semua anak harus sekolah. Kami sedang rancang skema pembiayaan berdasarkan kemampuan anggaran. Anak yatim piatu, anak dari keluarga ekonomi lemah, dan anak dari daerah konflik jadi prioritas utama,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sesuai kebijakan Gubernur, alokasi penerima manfaat pendidikan gratis adalah 80% untuk anak Papua dan 20% untuk pendatang, dengan tetap menunggu hasil final validasi data.

[Nabire.Net/Yosef Doo]