Didukung APBN, Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Tengah Ditarget Selesai Tahun Ini

Nabire, 1 Januari 2026 – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Ir. Yulianus Mambrasar, S.ST., M.Si., MT, secara resmi memulai pembangunan Gedung Kantor Gubernur, Gedung DPR Papua Tengah, dan Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) di kawasan Pusat Pemerintahan Kaladiri.

Pembangunan kawasan strategis tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Yulianus menjelaskan, peletakan batu pertama telah dilakukan pada 27 Desember 2025 dan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui anggaran APBN.

“Pembangunan ini merupakan bagian dari penataan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Yulianus saat diwawancarai usai apel.

Selain pembangunan gedung utama, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk pembangunan tiga tower Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proyek tersebut menggunakan skema multi years contract dan ditargetkan rampung bersamaan dengan gedung utama pada akhir 2026.

“Pada tahap awal, kami membangun tiga tower OPD. Sementara dua tower lainnya masih dalam tahap perencanaan. Secara keseluruhan, ditargetkan akan dibangun delapan tower OPD, sehingga seluruh OPD dapat menempati gedung baru pada awal 2029,” jelasnya.

Pembangunan Pusat Pemerintahan Kaladiri juga mencakup penataan infrastruktur pendukung, mulai dari jalan kawasan, kelistrikan, sistem informatika, hingga jaringan telekomunikasi. Untuk memastikan kesiapan fasilitas, Pemprov Papua Tengah telah menjalin kerja sama dengan PLN dan Telkomsel.

Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan fasilitas air bersih. Dukungan APBN telah mengalir untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi rumah susun (rusun). Sementara itu, pemerintah daerah tengah melakukan survei sumber air baru di Kalibiru atau Kali Jernih agar kawasan pusat pemerintahan memiliki pasokan air mandiri.

Yulianus menegaskan seluruh pembangunan ini dilaksanakan sesuai arahan Gubernur Papua Tengah, dengan fokus pada penataan kawasan strategis yang terhubung langsung dengan bandara serta delapan kabupaten di Papua Tengah.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]