Bupati Mesak Magai Apresiasi Perbaikan RSUD Nabire, Dorong Intervensi Pemprov Papua Tengah

Nabire, 20 Agustus 2025 – Bupati kabupaten Nabire, Mesak Magai, menegaskan perlunya perhatian serius terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire. Hal itu disampaikannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) rancangan awal RPJMD Kabupaten Nabire 2025–2029 yang digelar Selasa (19/8/2025) di Auditorium RRI Nabire.

Dalam kesempatan itu, Bupati Magai mengapresiasi langkah perbaikan yang dilakukan Direktur RSUD Nabire, Sukatemin, S.Kep., Ns. Menurutnya, masalah pelayanan dan pembayaran insentif tenaga kesehatan mulai dibenahi dengan baik.

“Awalnya sudah banyak demo-demo, tetapi sekarang sedikit demi sedikit Pak Direktur benahi dengan baik. Termasuk soal pembayaran insentif dan jasa, yang dulu tiga bulan sekali, sekarang bisa per bulan. Luar biasa, karena setiap bulan selalu ada laporan dana dan kebutuhan, sehingga kesejahteraan pegawai mulai aman,” ungkap Magai.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya intervensi dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendukung operasional RSUD Nabire.

Pemprov Papua Tengah tahun ini mengalokasikan bantuan sekitar 25 M dan ini sudah berproses, dengan sebaran sebagai berikut :

1. Ko Sehat 4,5 miliar
2. Maintanance alat 900 juta
3. Kalibrasi 800 juta
4. Mesin Anastesi 1,7 miliar
5. Ups 1,5 miliar
6. Obat 7,8 miliar
7. Untuk Bank Darah 4 miliar lebih
8. Bhnp 4,450 miliar

“Kalau Gubernur Papua Tengah tidak intervensi terhadap RSUD Nabire, nanti saya sampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire untuk cross check semua KTP di UGD sana,” tegas Magai.

Ia juga menyoroti peraturan bupati terkait standar harga barang di rumah sakit yang masih mengacu pada tahun 2006. Menurutnya, hal itu sudah tidak relevan dengan harga tahun 2025 sehingga perlu direvisi agar pelayanan tidak terbebani.

Bupati menambahkan, RSUD Nabire tidak hanya melayani masyarakat Nabire, tetapi juga warga dari kabupaten sekitar seperti Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Karena itu, ia menilai rumah sakit ini memiliki peran strategis bagi masyarakat Papua Tengah.

“Semua sumber pendapatan harus jelas. Dengan PHD Nabire yang hanya sekitar Rp100 miliar, kita harus atur baik-baik agar pelayanan tetap berjalan,” pungkasnya.

[Nabire.Net/Musa Boma]