Breaking News: Pemerintah Cabut Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat atas Instruksi Presiden Prabowo

Jakarta, 10 Juni 2025 – Pemerintah Republik Indonesia resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di pulau-pulau kecil wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diumumkan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025), dan merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pencabutan IUP dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem Raja Ampat. “Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut IUP 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo.

Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Gag Nikel (GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP). Langkah ini diambil setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan kajian atas aktivitas pertambangan yang dinilai membahayakan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pihaknya tengah meninjau kembali seluruh persetujuan lingkungan yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. “Jika teknologi pengendalian dampak lingkungan tidak memadai dan kemampuan rehabilitasi rendah, maka izin tak bisa diberikan,” tegasnya.

Dari hasil peninjauan, ditemukan aktivitas tambang di luar izin penggunaan kawasan hutan serta aktivitas di area yang rentan kerusakan lingkungan. Termasuk kegiatan PT MRP yang mengelola Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele dengan total luas lebih dari 2.000 hektare.

Keputusan pencabutan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam, khususnya di wilayah yang kaya akan biodiversitas seperti Raja Ampat.

[Nabire.Net]