BPS Bakal Gelar Sensus Ekonomi 2026, Pendataan Usaha Dilakukan Mei–Juli di Seluruh Papua Tengah

Nabire, 10 Februari 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Tengah. Pelaksanaan sensus ini akan berlangsung selama tiga bulan, yakni Mei hingga Juli 2026, dengan metode pendataan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas usaha dan ekonomi masyarakat.

Kepala BPS Kabupaten Nabire, Dio Benuvin Perkasa Ginting, S.ST, menjelaskan bahwa pada bulan Mei 2026 sensus akan diawali dengan pengisian sensus mandiri oleh perusahaan-perusahaan skala besar. Selanjutnya, pada bulan Juni dan Juli, petugas BPS akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan rumah ke rumah.

“Petugas kami akan datang dari rumah ke rumah untuk mengidentifikasi apakah di rumah tersebut terdapat kegiatan usaha atau tidak. Untuk bangunan usaha, sensus akan dilakukan langsung,” kata Dio kepada awak media, Selasa (10/02).

Ia menegaskan bahwa seluruh petugas sensus akan dibekali identitas resmi, seperti tanda pengenal (ID Card) dan surat tugas, sehingga masyarakat diharapkan tidak ragu menerima kehadiran petugas BPS di lapangan.

“Kami mohon dukungan masyarakat dan juga rekan-rekan media agar membantu menyampaikan informasi ini, sehingga ketika petugas kami datang bisa diterima dengan baik,” ujarnya.

Menurut Dio, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis karena menjadi pendataan ekonomi secara lengkap dan menyeluruh, berbeda dengan survei yang selama ini digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi.

“Dengan sensus ekonomi, kita bisa melihat kondisi ekonomi secara utuh. Kita juga ingin melihat perubahan pola usaha, dari yang sebelumnya dominan offline, sekarang mulai bergeser ke online,” jelasnya.

Selain itu, sensus ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi investasi-investasi baru di Papua Tengah, khususnya pasca pemekaran provinsi. Hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran terbaru tentang struktur dan dinamika perekonomian Papua Tengah.

Terkait jumlah petugas sensus, Dio menyebutkan bahwa BPS masih menunggu alokasi resmi dari BPS Pusat. Untuk sementara, alokasi petugas di Kabupaten Nabire diperkirakan mencapai sekitar 200 orang, sementara kabupaten lain seperti Dogiyai juga akan memiliki alokasi tersendiri.

“Ketika mendekati pelaksanaan sensus, BPS akan membuka open recruitment mitra sensus secara terbuka untuk umum di setiap BPS kabupaten. Pendaftarannya dilakukan secara online, lalu diverifikasi dan diseleksi,” ungkapnya.

Calon mitra yang lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan sebelum turun ke lapangan dan diangkat melalui Surat Keputusan Kepala BPS Pusat, yang juga menjadi dasar pembayaran honor petugas.

Dio menambahkan, saat ini BPS telah memiliki ratusan mitra statistik yang terlibat dalam berbagai kegiatan pendataan, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan penghitungan inflasi.

“Produk-produk BPS itu mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran, gini ratio, hingga indeks pembangunan manusia. Semua itu merupakan statistik dasar yang menjadi tugas utama BPS,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata usaha besar, tetapi juga usaha rumah tangga, sehingga diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi di Papua Tengah ke depan.

[Nabire.Net/Musa Boma]