Bantuan Pendidikan Dinilai Tak Adil, Mahasiswa asal Papua Tengah di Luar Nabire Angkat Suara

Nabire, 23 Desember 2025 – Kebijakan penyaluran bantuan dana pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa menuai kritik dari mahasiswa Papua Tengah yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Nabire, baik di wilayah Papua maupun di luar Papua.

Mahasiswa menilai kebijakan tersebut belum mencerminkan asas keadilan, pemerataan, dan inklusivitas karena bantuan pendidikan dinilai hanya terfokus pada kampus-kampus yang berada di Kota Nabire. Padahal, ribuan mahasiswa asli Papua Tengah saat ini sedang menempuh pendidikan di berbagai kota studi lain dengan kondisi ekonomi yang tidak kalah berat.

Sebastianus Tebai, mahasiswa asal Papua Tengah yang kini berkuliah di Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, menyampaikan bahwa mahasiswa di luar Nabire juga memiliki identitas daerah yang jelas dan berasal dari kabupaten-kabupaten di Papua Tengah.

“Apakah kami yang berkuliah di luar Nabire bukan mahasiswa Papua Tengah? Kami juga berasal dari Papua Tengah dan sedang berjuang membawa nama daerah di luar,” ungkapnya.

Mahasiswa menyebutkan bahwa beban hidup di luar Nabire justru lebih tinggi, meliputi biaya kos, makan, transportasi, serta kebutuhan akademik lainnya. Namun hingga kini, perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah asal masih dirasakan sangat terbatas.

Menurut mahasiswa, bantuan dana pendidikan seharusnya dipandang sebagai hak seluruh mahasiswa Papua Tengah, bukan ditentukan berdasarkan lokasi kampus. Kebijakan yang tidak merata dikhawatirkan dapat menimbulkan kesenjangan sosial serta rasa ketidakadilan di antara sesama generasi muda Papua Tengah.

Atas dasar tersebut, mahasiswa Papua Tengah yang menempuh pendidikan di luar Nabire mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera mengevaluasi kebijakan bantuan pendidikan. Mereka juga meminta DPR Provinsi Papua Tengah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pendidikan daerah.

Selain itu, mahasiswa menuntut dibukanya skema bantuan pendidikan yang transparan, adil, dan menyeluruh bagi seluruh mahasiswa Papua Tengah tanpa diskriminasi wilayah studi.

Dirinya menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menolak bantuan bagi mahasiswa yang berkuliah di Nabire, melainkan untuk memperjuangkan keadilan dan keberpihakan yang setara bagi seluruh mahasiswa Papua Tengah.

“Pendidikan adalah investasi masa depan Papua Tengah. Pemerintah daerah harus hadir sebagai rumah bersama yang melindungi dan mendukung seluruh mahasiswa Papua Tengah di mana pun mereka menempuh pendidikan,” tutup Sebastian.

[Nabire.Net]