Angka Kemiskinan di Papua Tengah Masih Tinggi, BPS Ungkap Penyebabnya

Nabire, 10 Februari 2026 – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire, Dio Benuvin Perkasa Ginting, S.ST, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Papua Tengah masih tergolong tinggi, yakni mencapai 28,90 persen berdasarkan data BPS periode Maret 2025.

Hal tersebut disampaikan Dio Benuvin Ginting, SST, kepada awak media saat konferensi pers di Kantor BPS Kabupaten Nabire, Selasa (10/2/2026).

“Angka kemiskinan Papua Tengah pada Maret 2025 tercatat sebesar 28,90 persen, meningkat dibandingkan September 2024 yang berada di angka 27,90 persen,” ujar Dio.

Ia menjelaskan, secara nasional Papua Tengah menempati peringkat kedua provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, setelah Papua Pegunungan yang mencapai 30,03 persen.

Penghitungan Berdasarkan Konsumsi

Dio menegaskan bahwa BPS tidak mengukur kemiskinan berdasarkan pendapatan, melainkan berdasarkan konsumsi masyarakat, yang dihitung melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

“Susenas dilakukan dua kali setahun, Maret dan September. Yang kami ukur adalah konsumsi rumah tangga, baik makanan maupun nonmakanan, dengan lebih dari 200 komoditas,” jelasnya.

Pada Maret 2025, garis kemiskinan Papua Tengah tercatat sebesar Rp817.834 per kapita per bulan. Dengan asumsi satu rumah tangga terdiri dari empat orang, maka batas garis kemiskinan berada di kisaran Rp3.271.336 per rumah tangga per bulan.

“Jika konsumsi rumah tangga berada di bawah angka tersebut, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin,” katanya.

Konsumsi Makanan Masih Dominan

BPS mencatat bahwa sebagian besar pengeluaran penduduk miskin masih terserap untuk kebutuhan makanan. Dari total garis kemiskinan, sekitar 77 persen digunakan untuk konsumsi makanan.

“Garis kemiskinan makanan mencapai Rp625.920, sementara nonmakanan Rp191.914. Ini menunjukkan bahwa kelompok miskin masih sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan,” jelas Dio.

Inflasi Berpengaruh terhadap Kemiskinan

Dio juga menyoroti tingkat inflasi di Nabire yang cukup tinggi. Pada Januari 2026, inflasi tahunan Nabire tercatat sebesar 6,62 persen, jauh di atas target nasional yang berada di kisaran 3,5 persen.

Beberapa komoditas utama penyumbang inflasi antara lain:

• Tarif listrik

• Cabai rawit

• Beras

• Bawang merah

• Daging babi

“Khusus daging babi, kenaikan harga dipengaruhi oleh menurunnya stok akibat penyakit African Swine Fever (ASF),” ujarnya.

Menurut Dio, inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin, terutama kelompok rentan miskin.

Rekomendasi ke Pemerintah Daerah

BPS, lanjut Dio, secara rutin memberikan early warning kepada pemerintah daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Kami terus menyampaikan data dan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar pengendalian inflasi menjadi perhatian utama, karena dampaknya sangat langsung ke kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat diperkuat untuk menekan inflasi sekaligus menurunkan angka kemiskinan di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire.

[Nabire.Net/Musa Boma]