Ancaman Serius Di Papua Itu Bernama HIV/AIDS

Nabire – Hari ini, tepat tanggal 1 Desember 2018, diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Adalah Thomas Netter dan James Bun, kedua tokoh yang mencetuskan ide peringatan Hari AIDS sedunia tersebut pada Agustus 1987 silam, agar menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pandemik AIDS sebagai momok yang paling mematikan.

Hingga tahun 2017, tercatat ada 36.9 juta orang yang terpapar dengan HIV/AIDS di seluruh dunia, sesuai data dari UNAIDS. Di Indonesia sendiri Lembaga Program bersama dari PBB untuk penanganan AIDS tersebut mencatat terdapat 630.000 orang yang terinfeksi HIV di Indonesia.

Hingga bulan September 2018, jumlah penderita kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia ditempati Provinsi DKI Jakarta, sementara Provinsi Papua berada di peringkat ketiga setelah Jawa Timur. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan bagi provinsi di ujung timur Indonesia tersebut.

Data terbaru per September 2018 dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua menunjukkan ada 38.874 kasus HIV/AIDS 29 kabupaten/kota se-Papua. Angka tersebut terus bertambah setiap bulannya. Kabupaten Nabire tercatat sepanjang tahun selalu berada di posisi teratas jumlah terbanyak kasus HIV/AIDS, dengan data terakhir per September 2018 mencapai 7240 kasus.

Problematika Penanggulangan AIDS di Papua

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai mengungkapkan, peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Papua salah satunya karena gencarnya promosi tes sukarela yang dilakukan pihaknya kepada warga masyarakat.

Ia juga menyoroti faktor lain yang berkontribusi meningkatkan kasus HIV/AIDS di Papua seperti seks bebas dan minuman keras.

Tentu untuk menyelasaikan persoalan ini, bukan semata-mata tanggung jawab 1 atau 2 pihak saja, tetapi menurut Aloysius, dibutuhkan keterlibatan semua pihak.

Namun ternyata ada beberapa pemahaman yang agak keliru mengenai penyebaran penyakit HIV/AIDS di Papua. Salah seorang pemerhati HIV/AIDS Syaiful Harahap mengatakan, ada kecenderungan untuk menyalahkan Pekerja Seks Komersil yang berada di Papua terkait perilaku seksual sebagian orang, bahkan mereka dicap sebagai penyebab genosida. Bagi Syaiful, hal inilah yang menjadi pangkal epidemi HIV, karena menyalahkan orang lain tanpa melihat kesalahan pada diri sendiri. (Baca : Bukan Seks Menyimpang, Ini Penyebab Tingginya HIV/AIDS di Papua)

Celakanya, menurut Syaiful, Pemprov Papua menjalankan program sunat pada laki-laki sebagai upaya menanggulangi HIV/AIDS. Faktanya, sunat bukan mencegah penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual, tapi menurunkan risiko karena sebagaian kepala penis mengeras sehingga sulit ‘ditembus’ HIV. Tapi, batang penis yang luas permukaannya lebih besar menjadi pintu masuk bagi HIV melalui luka-luka mikroskopis ketika terjadi hubungan seksual tanpa kondom.

Seharusnya yang diperlukan di Papua untuk menanggulangi HIV/AIDS adalah penanggulangan di hulu dengan menurunkan insiden infeksi (penularan) HIV baru pada laki-laki dewasa melalui hubungan seksual dengan PSK. Ini bisa dilakukan dengan intervensi yang memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK. Ini bisa efektif kalau praktek PSK dilokalisir.

Soal jumlah kasus HIV/AIDS yang banyak terdeteksi secara epidemilogis justru lebih baik daripada tidak banyak kasus HIV/AIDS yang terdeteksi. Setiap kasus HIV/AIDS yang terdeteksi berati satu mata rantai penyebaran HIV diputus dan warga yang terdeteksi ditangani secara medis. Jika tes CD4 sudah di bawah 350 diberikan obat ARV sehingga kondisi pengidap HIV/AIDS tetap biasa dan risiko menularkan HIV bisa ditekan.

Sebaliknya, daerah-daerah dengan kasus HIV/AIDS yang sedikit terdeteksi belum tentu kasus HIV/AIDS di masyarakat tidak banyak karena epidemi HIV erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang terdeteksi digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.

Persoalan lain terkait tingginya kasus HIV/AIDS di Papua yakni belum teraturnya pengobatan kepada penderita HIV/AIDS. Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyebut 60 persen penderita HIV/AIDS di Papua belum mengonsumsi pengobatan untuk perawatan infeksi, antiretroviral (ARV).

“Baru 40 persen yang mengonsumsi ARV secara teratur. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhinya, di antaranya pasien HIV/AIDS malas mengkonsumsi dan malu untuk mengambil ARV di depan umum,” kata Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysisus Giyai. (Baca : 60% Penderita HIV/AIDS di Papua Belum Melakukan Pengobatan Teratur)

Untuk itu, Dinas Kesehatan setempat menginstruksikan kepada petugas layanan kesehatan di kabupaten/kota hingga distrik bisa memberikan penyediaan layanan kesehatan untuk melakukan Voluntary Conseling and Testing (VCT) HIV/AIDS secara sukarela. Juga memberi perawatan dan pengobatan ARV di rumah sakit, puskesmas, dan klinik.

Selamatkan Papua Dari HIV/AIDS

Dengan jumlah penduduk mencapai 3.322.526 juta lebih, berarti sudah ada 1.17% warga di Papua yang terinfeksi HIV/AIDS. Hal ini tidak boleh terus bertambah.

Setiap pribadi yang hidup di Papua sedang mengalami suatu ancaman serius dari bahaya kepunahan karena HIV-AIDS. Karena itu, pemerintah, Gereja, tokoh adat dan tokoh masyarakat perlu berjumpa dan mencari alternatif terbaik untuk penanggulangan HIV-AIDS di tanah Papua.

HIV-AIDS sudah menjadi bencana nasional rakyat Papua. Setiap pribadi perlu menyadarinya dan mengambil langkah konkret pencegahannya.

Orang Papua perlu menghentikan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang berujung pada seks bebas. Ancaman kepunahan orang Papua akibat HIV-AIDS dapat teratasi manakala orang Papua sebagai pemilik tanah ini mau mengubah perilaku hidupnya, dari kebiasaan mengkonsumsi miras dan hura-hura kepada suatu pertobatan sejati, hidup suci di hadapan sang Pencipta, sesama, leluhur dan alam semesta Papua.

Selamat Hari AIDS Sedunia.

[Nabire.Net]