Aksi Pemalangan Kantor Keuangan Dogiyai, CPNS 2024 dan THK2 Menunggu Kepastian

Dogiyai, 7 Januari 2026 – Ratusan peserta seleksi CPNS 2024 bersama Tenaga Honorer Kategori II (THK2) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) melakukan aksi pemalangan Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, Selasa (6/1/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes karena hingga kini para peserta belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Dalam aksi itu, pintu utama kantor keuangan daerah dilas mati sehingga tidak dapat digunakan untuk aktivitas keluar-masuk pegawai.

Massa aksi menyebutkan, dari hasil seleksi CPNS murni tahun 2024 terdapat 60 orang yang belum menerima SK. Sementara itu, dari formasi THK2 dan P3K sebanyak 205 orang juga belum mendapatkan SK. Dengan demikian, total terdapat 265 orang yang hingga awal Januari 2026 masih menunggu kejelasan status mereka.

Para peserta menilai keterlambatan penerbitan SK ini berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius. Mereka khawatir jika dibiarkan tanpa kepastian, para peserta akan terpaksa mencari penghasilan dengan cara lain seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Massa juga menyinggung adanya kasus serupa pada formasi CPNS tahun 2013 dan 2018, di mana puluhan peserta hingga kini belum menerima SK.

Dalam orasinya, massa aksi turut menyoroti persoalan manajemen kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dogiyai. Mereka menilai meskipun Kepala Dinas BKD kerap berganti setiap periode, persoalan pengangkatan CPNS dan honorer tetap berulang.

Massa aksi secara terbuka menyebut bahwa operator BKD Kabupaten Dogiyai sejak daerah ini terbentuk hingga saat ini hanya dijabat oleh satu orang, yakni Melkias Boma (Mecky Boma). Hal tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

Aksi pemalangan kantor ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan. Sebelumnya, massa telah beberapa kali melakukan demonstrasi dan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Dogiyai. Terakhir, pada minggu kedua Desember 2025, Kepala Dinas BKD Dogiyai, Yohan Kegakoto, disebut berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut paling lambat 31 Desember 2025. Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi.

Massa aksi menyatakan, apabila dalam minggu ini belum ada kejelasan dari BKD, mereka akan melanjutkan aksi dengan memalang kediaman operator BKD yang berada di sekitar kompleks Tokapo, Mauwa, berdekatan dengan rumah jabatan Bupati Dogiyai.

Para peserta berharap Pemerintah Kabupaten Dogiyai dapat memberikan informasi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab terkait status SK CPNS, THK2, dan P3K, agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.

Sementara itu, saat Nabirenet meminta keterangan dari Kepala BKD, Yohan Kegakoto, Rabu (07/01), ia menuturkan, SK CPNS sedang dalam proses, dalam waktu dekat bagi mereka yang SK-nya sudah siap akan dibagikan.

[Nabire.Net/M.Goo]