ADRA Indonesia Fasilitasi Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Sosial di Papua Tengah

Nabire, 15 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Awal penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Sosial. Kegiatan berlangsung di Hotel Getz, Nabire, Papua Tengah, Selasa (15/7/2025).

Project Manager ADRA Indonesia, Jhon Sawaki, menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat pada Maret 2025 di Jakarta. Saat itu, BNPB meminta seluruh provinsi, khususnya di Papua, untuk segera memiliki dokumen Renkon bencana sosial sebagai standar pelayanan minimal.

“Beberapa provinsi di Papua, termasuk Papua Tengah, hingga kini belum memiliki dokumen Renkon. Karena itu, BNPB meminta ADRA memfasilitasi penyusunan dokumen ini,” ujar Jhon Sawaki kepada Nabirenet usai pertemuan.

Menurutnya, ADRA telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah di dua provinsi di Papua, yakni Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kedua provinsi memberikan respon positif dan menyatakan siap didampingi dalam penyusunan dokumen Renkon.

“Seluruh biaya penyusunan dokumen Renkon ini ditanggung oleh ADRA. Kami berharap dokumen ini bisa menjadi acuan pemerintah daerah dalam penanganan bencana sosial ke depan,” tambah Jhon.

ADRA merupakan lembaga kemanusiaan milik Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat.

Pelatihan penyusunan dokumen Renkon dijadwalkan dilaksanakan pada 23 Juli 2025, dengan menghadirkan fasilitator dari BNPB Pusat. Nantinya, dokumen Renkon di tingkat provinsi akan dikelola langsung di bawah Gubernur Papua Tengah melalui pembentukan tim khusus.

“Kami berharap setelah dokumen provinsi selesai, penyusunan Renkon juga dapat dilanjutkan di tingkat kabupaten/kota,” pungkas Jhon Sawaki.

Penyusunan dokumen Renkon di Papua Tengah diharapkan memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana sosial di wilayah tersebut.

[Nabire.Net/Musa Boma]