INFO NABIRE
Home » Blog » Pembahasan Pembangunan Rumah Adat Honay di Nabire & Pertanggungjawaban Bantuan Dana Dari Partai Demokrat

Pembahasan Pembangunan Rumah Adat Honay di Nabire & Pertanggungjawaban Bantuan Dana Dari Partai Demokrat

(Pembahasan Pembangunan Rumah Adat Honay di Nabire & Pertanggungjawaban Bantuan Dana Dari Partai Demokrat)

Nabire, Bertempat di Mapolres Nabire, Jumat siang (16/07/21), telah dilaksanakan pertemuan para Tokoh Adat di Nabire, membahas pembangunan rumah adat Honay Nusantara dan pertanggungjawaban dana 500 juta yang merupakan bantuan dari Partai Demokrat.

Pertemuan dipimpin Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Honay Nusantara, Melkisedek Rumawi, dihadiri Kasat Binmas Polres Nabire, AKP Alfred Tatiratu, Kasdim 1705/Nabire, Mayor Inf Prihatin, Ketua LMA Nabire, Socrates Sayori, Plh.Kepala Suku Wate, Otis Money, Ketua DAP Nabire, Herman Sayori, Kepala Suku D3N, Ayub Wonda, Tokoh Perempuan, Ibu Maria Rumawi dan para pengurus BMA Suku Wate Nabire.

Diawal pertemuan, Ketua Panitia, Melkisedek Rumawi, menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan dana bantuan hasil proposal kepada Partai Demokrat sebesar 500 juta rupiah, serta bantuan 100 sak semen, yang semuanya akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan rumah adat Honay Nusantara.

Lanjut Melkisedek, pembangunan sedang berjalan, dan diawasi oleh Kepala Suku D3N, dan semuanya dipertanggungjawabkan terkait penggunanaan anggaran.

Sementara itu, Tokoh Perempuan, Ibu Maria Rumawi, meminta agar mengganti nama rumah Adat Honay Nusantara karena menyangkut umum akan tetapi nama Honay menyangkut satu suku sehingga kami sarankan merubah nama dan tempat lokasi agar dipindahkan, kami juga butuh penjelasan laporan penerimaan dana dari mana digunakan apa saja.

Tanggapan Kasat Binmas Polres Nabire yang intinya pertanyaan nama dan tempat tidak perlu dibahas karena tahap pembangunan sudah berjalan, sedangkan nama silahkan dibahas apabila akan dilakukan peresmian, yang perlu kita bicarakan adalah dana bantuan sebesar Rp 500 juta dimana dan bagaimana pengelolaan pembangunan.

Di tempat yang sama, Otis Money selaku Plh Kepala Suku Wate meminta agar pelaksanaan PSU Pilkada Nabire bisa berjalan aman karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki KTP-E sehingga para Tokoh melakukan diskusi mencari solusi dalam mengamankan pemungutan suara dan perlunya pemberantasan Miras.

Tanggapan Kasat Binmas Polres Nabire yang intinya pembahasan pelaksanaan PSU terkait kepemilikan KTP dan pemberantasan miras sudah kita bahas kemarin, sekarang kita fokus dalam pembangunan rumah Adat Honay Nusantara.

Sedangkan Socrates Sayori selaku Ketua LMA Nabire menuturkan, dana Rp 500 juta Rupiah merupakan proposal yang khusus digunakan pembangunan bukan kegiatan politik, tidak ada politik dalam tujuan pembangunan rumah Adat Honay Nusantara yang mana tujuan dibangun Honay Nusantara untuk menciptakan Kamtibmas yang kondusif dan setiap permasalahan akan dibahas tempat tersebut yang mencakup seluruh persoalan yang ada di Nabire.

Herman Sayori selaku Ketua DAP Nabire mengatakan, dalam kegiatan dan kehadiran kita disini, tidak dicantumkan poin poin pembahasan, saya sampaikan inti pertemuan untuk membahas pertanggungjawaban uang Rp 500 Juta Rupiah dan dana bantuan dari Kapolda Papua melalui Kapolres Nabire sebesar Rp 50 Juta Rupiah.

Tanggapan Melki Rumawi yang intinya bahwa tahap pertama dana Rp 50 Juta Rupiah yang digunakan pembentukan panitia dan pencarian dana sementara hanya 1 proposal dari Partai Demokrat sebesar Rp 500 Juta Rupiah. Untuk dana tersebut masih dipegang oleh Ayub Wonda (Kepala Suku D3N) sedangkan penjelasan lebih detail belum bisa kami jelaskan karena Bendahara tidak hadir dalam kegiatan.

Wakil Ketua Panitia pembangunan rumah Adat Honay Nusantara, meminta semangat utama sesuai yang disampaikan oleh Ketua LMA, bahwa kami menyarankan dana Rp 500 Juta dimasukan rekening karena saya menganggap dana bantuan Rp 50 Juta Rupiah tidak jelas penggunaanya bahkan pembelian bahan bangunan pun tidak ada.

Tanggapan Kasat Binmas Polres Nabire yang intinya bahwa dalam pembangunan rumah Adat Honay Nusantara sudah dikukuhkan panitia untuk mengawal pembangunan tersebut sehingga dana bantuan yang ada harus dimasukan rekening yang dipegang oleh Bendahara dan setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Seku D3N) mengatakan, seterimanya dana bantuan yang diberikan oleh Partai Demokrat langsung saya pegang dan saya tidak menghindar melainkan saat ini sementara masih dalam kondisi sakit. Untuk uang Rp 50 Juta Rupiah digunakan untuk pertemuan dan pembuatan proposal yang ditujukan para pengusaha yang salah satunya mendapatkan dana sebesar 500 Juta Rupiah.

“Sedangkan dana sebesar 500 Juta Rupiah tersebut sebagian sudah kami gunakan saat pemberian dana oleh Partai Demokrat di Kali Merah tertanggal 02 Juli 2021 untuk acara bakar batu dan uang sisa sebesar 300 Juta Rupiah akan kami berikan kepada panitia pembangunan rumah Adat Honay Nusantara. Saat pengembalian sisa dana tersebut akan kami sampaikan rincian penggunaan dana yang digunakan saat kegiatan bakar batu di Kali Merah,” kata Ayub Wonda.

[Nabire.Net]


Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.