Sosialisasi Perdasi & Perdasus Tahun 2014 Berlangsung Selama Sehari Di Guest House Nabire

Wakil Bupati Nabire, Mesak Magai S.Sos, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi tentang peraturan daerah Provinsi Papua (Perdasi), dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tahun 2014 yang diadakan Pemprov Papua melalui Biro Hukum Setda Provinsi Papua, bertempat di guest House jalan Merdeka Nabire, kamis (13/11).

Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Nabire, Mesak magai S.Sos mengatakan, sosialisasi Perdasi/Perdasus mempunyai makna strategis untuk kepentingan keberlanjutan pelaksanaan regulasi kabupaten/kota se-Papua, terutama dalam era Otonomi Khusus.

Katanya, kedua regulasi ini mempunyai makna strategis karena menyampaikan hal-hal strategis tentang kebijakan pemerintah Provinsi Papua yang berkaitan dengan hak-hak orang asli Papua.

“Sosialisasi ini sejalan dengan visi misi Gubernur Papua. Di mana salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan adalah terkait dengan penataan regulasi yang telah dimulai dengan penyusunan Rancangan Undang-undang Otsus Pemerintah Papua. Yang selanjutnya akan diikuti dengan penataan Perdasi dan Perdasus,” tuturnya.

Kedua regulasi itu wajib disosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat diketahui dan dilaksanakan. Dalam hubungan dengan kewenangan khusus di Papua, perlu dibangun kerjasama yang erat dalam pembentukan aturan hukum yang baik agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Papua.

Tambahnya, perdasi dan perdasus harus memproteksi dan berpihak kepada orang asli Papua. Sehingga, nilai-nilai keterbukaan informasi harus disampaikan secara benar dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara menurut laporan Panitia Kegiatan ini, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk membangun kesamaan persepsi tentang pemahaman terkait Perdasi dan Perdasus.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di Nabire tersebut dihadiri oleh Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Perwakilan Badan Pertanahan Provinsi Papua, para tokoh adat dan tokoh agama, tokoh perempuan, serta jajaran SKPD yang ada di Nabire.