Jubir Gubernur Papua Tengah Buka Suara soal PT MEPA dan Isu Blok Wabu
Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta publik tidak menyimpulkan pembentukan PT MEPA Holding Grup berdasarkan asumsi atau narasi yang berkembang di media sosial. Pemerintah menegaskan bahwa proses penyiapan badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut telah memiliki jejak administratif sejak 2025.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, merespons pemberitaan dan perbincangan di media sosial yang mengaitkan PT MEPA dengan PT MIND ID serta pengelolaan Blok Wabu.
Menurut Emanuel, sejumlah narasi yang beredar perlu ditempatkan secara proporsional. Terutama narasi yang seolah-olah menganggap pembentukan PT MEPA, kerja sama dengan MIND ID, dan pengelolaan wilayah pertambangan sebagai satu rangkaian keputusan bisnis yang telah final.
Ia menilai ketiga hal tersebut harus dibedakan karena memiliki proses dan dasar hukum masing-masing.
Pembentukan PT MEPA Sudah Disiapkan Sejak 2025
Emanuel menjelaskan, dokumen pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memulai proses penataan kelembagaan PT MEPA sejak tahun 2025.
Pada 23 April 2025, Gubernur Papua Tengah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/96 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Pendirian BUMD Perseroan Terbatas Mepa Holding Grup.
Pada tanggal yang sama, diterbitkan pula Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/97 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Penyertaan Modal pada PT Mepa Holding Grup.
Menurut pemerintah, dua keputusan tersebut menjadi bagian dari proses administratif dalam menyiapkan BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah.
“Pembentukan perusahaan daerah merupakan bagian dari agenda kelembagaan dan pembangunan ekonomi Papua Tengah, bukan ruang untuk membangun spekulasi politik maupun dugaan permainan bisnis tanpa dasar informasi yang jelas,” kata Emanuel.
Pemprov: Rencana Kerja Sama Bukan Kontrak
Polemik muncul setelah sejumlah unggahan di media sosial menghubungkan PT MEPA dengan MIND ID dan Blok Wabu. Bahkan, terdapat narasi yang membandingkan rencana tersebut dengan pengalaman perusahaan pertambangan dalam membentuk holding.
Emanuel menilai interpretasi semacam itu tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta.
Ia menegaskan bahwa rencana kerja sama berbeda dengan kontrak kerja sama. Begitu pula penjajakan investasi tidak dapat disamakan dengan keputusan resmi mengenai pengelolaan suatu wilayah pertambangan.
“Rencana kerja sama tidak sama dengan kontrak kerja sama. Penjajakan investasi tidak sama dengan penetapan pengelola tambang,” ujarnya.
Karena itu, keberadaan PT MEPA sebagai BUMD nantinya juga tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk mengelola wilayah pertambangan tertentu. Setiap kegiatan pertambangan tetap harus mengikuti ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku.
Didorong untuk Memperkuat Ekonomi Daerah
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyebut pembentukan PT MEPA diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah. BUMD tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen kelembagaan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi dan membangun kemitraan investasi.
Pemerintah juga membantah anggapan bahwa pembentukan PT MEPA ditujukan untuk kepentingan pribadi Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Emanuel mengatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan. Namun, kritik tersebut dinilai harus dibangun berdasarkan dokumen, data, serta informasi yang dapat diverifikasi.
“Papua Tengah tidak membutuhkan narasi yang membesar-besarkan dugaan. Papua Tengah membutuhkan gagasan, keberanian, dan kerja nyata untuk membangun kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah ingin memastikan pembentukan PT MEPA diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat Papua Tengah, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Dengan demikian, posisi PT MEPA saat ini perlu dilihat sebagai bagian dari proses penataan BUMD dan penguatan kapasitas ekonomi daerah. Sementara keterkaitannya dengan investasi tertentu atau pengelolaan wilayah pertambangan harus menunggu proses, keputusan, dan dasar hukum resmi yang berlaku.
[Nabire.Net]





Tinggalkan Komentar