INFO NABIRE INFO PAPUA TENGAH
Home » Blog » Rektor USWIM Ingatkan Bahaya Jual Beli Tanah Adat di Papua Tengah

Rektor USWIM Ingatkan Bahaya Jual Beli Tanah Adat di Papua Tengah

(Rektor USWIM Ingatkan Bahaya Jual Beli Tanah Adat di Papua Tengah)
(Rektor USWIM Ingatkan Bahaya Jual Beli Tanah Adat di Papua Tengah)

Nabire, Perlindungan terhadap tanah adat Papua Tengah dinilai semakin penting di tengah percepatan pembangunan dan masuknya investasi di berbagai wilayah. Rektor Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire, Petrus Tekege, S.H., M.H., mengingatkan praktik jual beli atau pelepasan tanah adat secara sepihak dapat mengancam hak masyarakat hukum adat atas tanah leluhur mereka.

Menurut Petrus, tanah ulayat tidak semestinya dipandang hanya sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi. Bagi masyarakat adat Papua, tanah merupakan bagian dari ruang hidup yang berkaitan erat dengan sejarah, identitas budaya, kehidupan sosial, hingga hubungan spiritual.

Karena itu, setiap pemanfaatan tanah adat, khususnya untuk kepentingan pembangunan dan investasi, harus memastikan masyarakat hukum adat tetap memiliki posisi dan hak yang jelas.

Petrus menyampaikan pandangan tersebut dalam kegiatan sosialisasi larangan jual beli tanah adat yang digelar Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melalui Pokja Adat di Kabupaten Mimika, Rabu (18/11/2026).

Dalam materi berjudul “Larangan Jual Beli Tanah Adat dan Urgensi Penegasan Tapal Batas Adat Antar-Kabupaten di Provinsi Papua Tengah”, ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh berlangsung dengan mengorbankan keberadaan masyarakat adat.

Jual beli tanah adat berpotensi memicu persoalan

Petrus mengatakan pelepasan tanah adat tanpa proses musyawarah yang sah berisiko menimbulkan persoalan sosial dan hukum. Dampaknya tidak hanya menyangkut kepemilikan tanah, tetapi juga dapat menghilangkan ruang hidup masyarakat asli Papua.

Ia menilai masyarakat hukum adat harus dilibatkan secara langsung dalam setiap proses pemanfaatan tanah ulayat. Kesepakatan yang dihasilkan harus dilakukan melalui mekanisme yang adil dan menghormati kedudukan masyarakat sebagai pemegang hak.

“Pembangunan dan investasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat,” demikian pokok pandangan Petrus dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Ia juga mendorong agar pemanfaatan tanah tidak selalu berujung pada hilangnya hubungan hukum masyarakat adat dengan tanah leluhurnya. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah kerja sama atau pemberian hak pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ulayat memiliki dasar hukum

Petrus mengingatkan bahwa pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya memiliki dasar dalam konstitusi.

Ia merujuk antara lain pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Menurutnya, keberadaan dasar hukum tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan di Papua Tengah tetap memperhatikan hak masyarakat adat.

Tapal batas adat juga perlu diperjelas

Selain persoalan jual beli tanah adat, Petrus menyoroti persoalan batas wilayah yang bersinggungan dengan wilayah adat.

Ia mencontohkan kawasan Kapiraya yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Menurutnya, ketidakjelasan batas administratif yang bersinggungan dengan wilayah ulayat dapat menjadi salah satu pemicu ketegangan sosial.

Karena itu, penentuan batas wilayah pemerintahan dinilai perlu mempertimbangkan sejarah penguasaan wilayah, kesepakatan leluhur, serta keberadaan masyarakat hukum adat.

Petrus mendorong adanya pemetaan partisipatif yang melibatkan kepala suku, lembaga adat, MRP, DPRD, dan pemerintah kabupaten terkait.

Hasil pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperjelas batas administratif sekaligus memastikan keberadaan wilayah adat tidak diabaikan.

Menurut Petrus, kejelasan batas wilayah dan perlindungan tanah adat merupakan bagian penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga kedamaian masyarakat, serta memastikan pembangunan Papua Tengah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Ia menegaskan, pembangunan dan investasi seharusnya tidak membuat generasi mendatang kehilangan ruang hidup maupun hubungan dengan tanah leluhur mereka.

[Nabire.Net/Musa Boma]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.