INFO PAPUA TENGAH
Home » Blog » MRP Papua Tengah Soroti Jual Beli Tanah Adat dan Tapal Batas Antarwilayah

MRP Papua Tengah Soroti Jual Beli Tanah Adat dan Tapal Batas Antarwilayah

(MRP Papua Tengah Soroti Jual Beli Tanah Adat dan Tapal Batas Antarwilayah)
(MRP Papua Tengah Soroti Jual Beli Tanah Adat dan Tapal Batas Antarwilayah)

Mimika, Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah mendorong perlindungan hak masyarakat adat sekaligus penyelesaian persoalan tapal batas antarkabupaten melalui pendekatan adat, musyawarah, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pesan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Larangan Jual Beli Tanah Adat dan Tapal Batas Antarkabupaten se-Provinsi Papua Tengah yang digelar Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP Papua Tengah di Hotel Cenderawasih 66, Timika, Rabu (18/11/2026).

Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, SE, menegaskan bahwa tanah ulayat tidak semestinya diperlakukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi. Menurut dia, tanah adat memiliki keterikatan erat dengan sejarah, identitas, kekerabatan, budaya, serta kehidupan masyarakat Papua.

“Tanah adat adalah warisan leluhur, bukan warisan untuk dihabiskan. Tanah adat adalah sumber kehidupan, bukan sumber perpecahan,” demikian pesan yang disampaikan Yulius dalam kegiatan tersebut.

Jual beli tanah adat berpotensi memicu konflik

MRP menilai praktik pengalihan tanah adat tanpa mekanisme yang benar dapat menimbulkan persoalan berkepanjangan. Sengketa kepemilikan, konflik antarmarga maupun antarsuku hingga hilangnya hak masyarakat atas tanah warisan leluhur menjadi sejumlah risiko yang perlu dicegah.

Karena itu, setiap keputusan terkait tanah ulayat dinilai harus melibatkan pemilik hak ulayat dan dilakukan berdasarkan informasi yang jelas. Pertimbangan terhadap norma adat serta peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian penting sebelum sebuah keputusan diambil.

MRP juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah melepaskan tanah adat hanya demi keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Tanah tersebut dipandang sebagai warisan yang memiliki nilai bagi generasi berikutnya.

Tapal batas antarkabupaten ikut menjadi perhatian

Selain isu tanah adat, persoalan tapal batas juga menjadi perhatian Pokja Adat. Sejumlah wilayah yang disebut dalam pembahasan antara lain Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, dan Nabire.

MRP menilai persoalan batas wilayah tidak cukup dilihat dari garis administratif pada peta. Di dalamnya terdapat sejarah wilayah adat, hubungan antarsuku, hak ulayat dan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Ketidakjelasan batas, apabila tidak ditangani secara tepat, berpotensi memunculkan kesalahpahaman dan perselisihan di tengah masyarakat.

Untuk itu, penyelesaian tapal batas didorong melalui dialog dan musyawarah dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, masyarakat pemilik hak ulayat serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap wilayah tersebut.

Lima langkah perlindungan tanah ulayat

Dalam kegiatan tersebut, MRP Papua Tengah menekankan sejumlah agenda penting. Pertama, memperkuat perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

Kedua, mencegah transaksi tanah adat yang bertentangan dengan norma adat maupun ketentuan hukum. Ketiga, mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dan jalur hukum dengan mengedepankan keadilan.

Keempat, mendorong penyelesaian tapal batas secara damai dan melibatkan masyarakat adat. Kelima, memperkuat pemahaman generasi muda mengenai nilai dan tanggung jawab menjaga tanah warisan leluhur.

Pesan tersebut juga diarahkan kepada pemerintah daerah, aparat keamanan, kepala distrik, kepala kampung, tokoh adat dan masyarakat agar bersama-sama menjaga stabilitas serta hubungan kekeluargaan.

Batas wilayah tidak boleh memutus persaudaraan

MRP Papua Tengah menekankan bahwa perbedaan batas administratif tidak seharusnya berkembang menjadi persoalan yang merusak hubungan antarmasyarakat.

“Batas wilayah harus menjadi penanda administrasi, bukan menjadi alasan untuk memutus tali persaudaraan,” kata Yulius.

Melalui sosialisasi ini, MRP Papua Tengah berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga tanah adat, menghormati hak ulayat dan menyelesaikan persoalan wilayah secara damai.

Bagi MRP, menjaga tanah adat bukan hanya mempertahankan sebuah wilayah, tetapi juga memastikan identitas, sejarah dan warisan kehidupan masyarakat Papua tetap terpelihara bagi generasi mendatang.

Pesan yang ditekankan dalam kegiatan tersebut: jangan jual tanah adat, jaga tapal batas, hormati hak ulayat, dan pelihara persaudaraan.

[Nabire.Net]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.