INFO NABIRE
Home » Blog » Serapan APBD Nabire Capai 77,7 Persen, Pemkab Minta OPD Percepat Program 2026

Serapan APBD Nabire Capai 77,7 Persen, Pemkab Minta OPD Percepat Program 2026

(Serapan APBD Nabire Capai 77,7 Persen, Pemkab Minta OPD Percepat Program 2026)
(Serapan APBD Nabire Capai 77,7 Persen, Pemkab Minta OPD Percepat Program 2026)

Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire mengevaluasi pelaksanaan APBD 2026 setelah realisasi penyerapan anggaran mencapai 77,7 persen. Pemerintah daerah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat kegiatan yang telah dianggarkan agar program pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.

Evaluasi tersebut dilakukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi meja tahap II Kabupaten Nabire yang melibatkan OPD di lingkungan pemerintah daerah. Pemeriksaan tidak hanya mencakup penyerapan anggaran, tetapi juga perkembangan pelaksanaan program serta pekerjaan fisik di lapangan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire, Mukayat, mengatakan capaian penyerapan anggaran perlu terus dikawal hingga akhir tahun anggaran.

Menurut dia, setiap OPD harus memastikan program yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang tersedia.

“Harapan kita semua kegiatan itu dilaksanakan sesuai perencanaan supaya tidak ada temuan dari aparat penegak hukum di belakang,” kata Mukayat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut.

Bapperida dorong OPD selesaikan kegiatan

Mukayat menjelaskan, monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin pemerintah daerah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program berjalan. Evaluasi juga menjadi instrumen untuk mengidentifikasi kegiatan yang belum terlaksana sekaligus mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun.

Ia menegaskan Bapperida tidak ditempatkan sebagai lembaga yang mencari kesalahan OPD. Menurutnya, Bapperida berfungsi sebagai mitra perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan program tetap berada dalam jalur perencanaan.

“Bapperida ini adalah mitra teman-teman semua. Bapperida tidak mencari kesalahan, tetapi meluruskan sehingga semua penyerapan tidak ada masalah,” ujarnya.

OPD juga diminta mengidentifikasi kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada 2026. Kegiatan yang masih memungkinkan untuk dilanjutkan pada 2027 dapat dipertimbangkan kembali dengan melihat kemampuan keuangan daerah dan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan.

APBD Nabire turun setelah efisiensi

Di tengah upaya mempercepat realisasi anggaran, kondisi fiskal Kabupaten Nabire menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

Mukayat menyebut APBD Nabire yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp2,2 triliun mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi sehingga menjadi sekitar Rp1,557 triliun.

Dari nilai tersebut, sekitar Rp1,1 triliun berasal dari pemerintah pusat. Sementara pembiayaan lainnya ditopang oleh sumber penerimaan daerah, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH).

Pemerintah daerah juga harus menyediakan anggaran hampir Rp480 miliar untuk membiayai sekitar 6.225 pegawai.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya penguatan PAD agar ruang fiskal untuk pembangunan tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.

“Kalau kita tidak bergerak mencari anggaran sendiri melalui PAD, dana itu hanya habis untuk gaji dan TPP. Kita tidak bisa ke mana-mana,” kata Mukayat.

Ia menilai Nabire memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.

Sekda minta OPD segera tuntaskan program

Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, meminta seluruh kepala OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan yang sudah masuk dalam APBD 2026.

Ia juga meminta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) manual yang telah ditandatangani segera diserahkan kepada Bapperida agar proses penginputan data dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, setiap OPD diminta memeriksa kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk memastikan tidak ada kegiatan yang tertunda tanpa alasan yang jelas.

“Kalau bisa akhir bulan ini kegiatannya sudah selesai. Saya setiap saat memonitor dan berkoordinasi dengan Bapperida maupun Keuangan untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya,” ujar Yulianus.

OPD yang memperkirakan suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan juga diminta segera melaporkannya sebelum proses pergeseran anggaran dilakukan. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menyesuaikan perencanaan dengan kondisi riil di lapangan.

Evaluasi diminta dilakukan setiap bulan

Untuk mencegah keterlambatan program, Yulianus mengusulkan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara rutin setiap bulan di masing-masing OPD.

Evaluasi berkala dinilai dapat membantu pemerintah lebih cepat menemukan kendala, menentukan solusi, serta memastikan program yang menggunakan APBD memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Nabire selanjutnya akan terus memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran, termasuk memastikan program yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai kemampuan keuangan dan ketentuan yang berlaku.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.