Bupati Deiyai Perintahkan Penelusuran Aset Pemerintah yang Belum Tertib

Deiyai, Pemerintah Kabupaten Deiyai mulai memperketat pengamanan aset daerah. Dari 67 kendaraan dinas yang dimiliki pemerintah daerah, sebanyak 31 unit disebut belum dilaporkan, sementara 36 kendaraan telah dilaporkan keberadaannya.

Data tersebut disampaikan Bupati Deiyai Melkianus Mote dalam rapat koordinasi pengamanan hukum aset tetap yang berlangsung di Aula BKPSDM Kabupaten Deiyai, Tigido, Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Deiyai, Kejaksaan Negeri Nabire, dan Polres Deiyai.

Melkianus mengatakan, penataan aset tidak hanya menyangkut kendaraan dinas. Tanah, bangunan, hingga rumah milik pemerintah juga akan menjadi bagian dari inventarisasi dan penertiban.

Ia menyebut terdapat kendaraan dinas yang diduga telah digunakan secara pribadi atau belum jelas keberadaan serta status penggunaannya. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan kepolisian di Deiyai, Paniai, Dogiyai, dan Nabire untuk melakukan penelusuran.

“Selain tanah dan bangunan, kita juga memiliki aset bergerak seperti kendaraan dinas. Ada juga rumah-rumah pemerintah yang sudah dibangun, tetapi penguasaannya perlu ditertibkan,” ujar Melkianus.

Menurut dia, pengamanan aset merupakan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah. Setiap OPD yang menggunakan atau mengelola barang milik daerah diminta memastikan aset tercatat, terpelihara, terlindungi, dan digunakan sesuai peruntukannya.

Kerja sama dengan aparat penegak hukum juga diarahkan untuk mencegah penguasaan aset pemerintah tanpa dasar hukum. Bupati menegaskan bahwa apabila terdapat aset daerah yang dipalang atau dikuasai tanpa dasar hukum yang jelas, pemerintah akan menempuh jalur hukum.

Penertiban aset tersebut berjalan bersamaan dengan upaya Pemkab Deiyai menyelesaikan persoalan tanah RSUD dan kompleks perkantoran. Dalam forum yang sama, para pihak menandatangani kesepakatan penyelesaian kedua persoalan tersebut dengan mempertimbangkan dokumen administrasi, riwayat pembayaran, status kepemilikan, dan ketentuan hukum.

Bupati berharap seluruh persoalan aset dapat ditangani sebelum masa kepemimpinannya berakhir. Ia juga ingin memastikan pemerintahan berikutnya tidak kembali menghadapi persoalan aset yang sama.

Penguatan koordinasi antara Pemkab Deiyai, Kejaksaan, Kepolisian, BPN, Inspektorat, BPKAD, serta masyarakat diharapkan menjadi dasar untuk membangun tata kelola aset daerah yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

[Nabire.Net]