Makimi dan Yaro Diusulkan Jadi Kawasan Transmigrasi Lokal Nabire

Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mendorong pemerintah pusat merealisasikan dua kawasan transmigrasi lokal baru di wilayah tersebut mulai 2027. Usulan itu mencakup kawasan Lagari 4 Maniwurlen di Distrik Makimi dan Kampung Sima di Distrik Yaro.

Pemkab Nabire telah menyampaikan proposal kedua kawasan tersebut kepada pemerintah provinsi dan sejumlah kementerian/lembaga di tingkat pusat. Pemerintah daerah berharap usulan itu dapat masuk dalam agenda pengembangan kawasan transmigrasi nasional sehingga masyarakat memperoleh dukungan pembangunan, pelatihan, penyuluhan, hingga penguatan ekonomi.

Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire, Luther Untung, mengatakan pengusulan kawasan baru merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengembangkan potensi wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kedua proposal itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kami berharap usulan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga program transmigrasi lokal bisa direalisasikan,” kata Luther di Nabire, Selasa.

Nabire Siapkan Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

Menurut Luther, surat Bupati Nabire mengenai usulan tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri melalui unit yang menangani bina kewilayahan dan pembangunan daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Langkah berikutnya adalah menyiapkan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) sebagai salah satu dokumen penting untuk pengembangan kawasan transmigrasi baru.

Kementerian Transmigrasi, kata Luther, juga telah menyatakan kesediaan memfasilitasi pertemuan melalui konferensi video bersama Bupati Nabire. Pertemuan itu akan membahas kebutuhan masyarakat sekaligus permohonan pemerintah daerah terkait pengembangan kawasan transmigrasi di Nabire.

Pemerintah pusat juga meminta Pemkab Nabire menyiapkan dukungan anggaran untuk kegiatan sosialisasi regulasi transmigrasi serta penyusunan RKT baru.

Luther menilai dukungan anggaran pada akhir 2026 menjadi penting agar proses sosialisasi dan penyusunan dokumen dapat segera dilakukan.

“Kesediaan Bupati mengalokasikan anggaran pada akhir 2026 sangat penting agar kementerian dapat datang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus membantu penyusunan RKT baru,” ujarnya.

Apabila RKT telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Kementerian Transmigrasi, Nabire berpeluang masuk dalam daftar kawasan transmigrasi baru yang disebut sebagai penetapan RKT ke-155.

Bukan Hanya Kawasan Baru, Program Lama Juga Diminta Diaktifkan

Selain mengajukan dua kawasan baru, Pemkab Nabire juga meminta pemerintah pusat kembali memperkuat program pembinaan terhadap masyarakat transmigrasi yang sudah lama bermukim di sejumlah wilayah.

Kawasan tersebut antara lain Lagari 1 hingga Lagari 4 di Distrik Makimi, Girimulyo dan Wonorejo di Distrik Nabire, SP 1 hingga SP 3 di Distrik Nabire Barat, SP A hingga SP C di Distrik Wanggar, serta kawasan transmigrasi di Distrik Yaro dan Yaur.

Pemerintah daerah berharap pembinaan tidak hanya berhenti pada pembangunan permukiman, tetapi diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Dengan penetapan kawasan transmigrasi melalui pemerintah pusat, Nabire berpotensi memperoleh dukungan program yang bersumber dari APBN. Bentuk dukungan tersebut dapat mencakup pelatihan, penyuluhan, pengembangan kawasan dan program peningkatan kapasitas masyarakat.

Salah satu program yang turut diharapkan dapat diakses adalah Transmigrasi Patriot, yang menyediakan beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga transmigran.

Program tersebut diharapkan mampu menyiapkan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang transmigrasi, sekaligus dapat menerapkan kemampuan mereka di kawasan transmigrasi.

Potensi Pertanian hingga Pariwisata

Pengembangan kawasan transmigrasi di Nabire juga berkaitan dengan potensi ekonomi lokal yang cukup beragam. Masyarakat di kawasan transmigrasi selama ini menjalankan aktivitas di sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, serta berbagai usaha ekonomi kerakyatan.

Luther mencontohkan kawasan Lagari di Distrik Makimi yang memiliki sejumlah potensi untuk dikembangkan. Selain aktivitas pertanian dan perikanan, wilayah tersebut memiliki Air Terjun Bihewa, infrastruktur irigasi, serta fasilitas pendidikan.

Kawasan Lagari juga direncanakan dikembangkan sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM). Konsep tersebut diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.

Sementara Distrik Yaur memiliki potensi ekonomi berbasis wisata bahari. Kawasan tersebut dikenal memiliki potensi wisata perairan, termasuk aktivitas kunjungan kapal pesiar dan wisata hiu paus.

Menurut Luther, pengembangan potensi tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Diharapkan Perkuat Ketahanan Pangan

Pemkab Nabire menilai penguatan kembali kawasan transmigrasi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mendukung ketahanan pangan lokal.

Penyuluhan dan pelatihan dinilai diperlukan agar masyarakat mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengembangkan usaha ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

“Ketika kegiatan transmigrasi kembali menyentuh masyarakat, terutama melalui penyuluhan dan pelatihan, kami berharap produktivitas serta kesejahteraan warga meningkat. Dengan begitu, ketahanan pangan lokal juga semakin kuat,” kata Luther.

Dengan adanya usulan dua kawasan baru serta rencana penguatan kawasan transmigrasi yang telah ada, Pemkab Nabire kini menunggu tindak lanjut pemerintah pusat. Tahap penting berikutnya adalah sosialisasi, penyusunan RKT, serta penetapan kawasan yang akan menjadi dasar bagi dukungan program pemerintah mulai 2027.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]