Pemkab Deiyai Bagikan 210 Perahu untuk Warga di 67 Kampung

Deiyai, Pemerintah Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, menyalurkan 210 unit perahu kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program tersebut menjangkau masyarakat di 67 kampung di wilayah Kabupaten Deiyai.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis seusai Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), di Halaman Kantor Bupati Deiyai. Dari total bantuan tersebut, 200 unit perahu berasal dari Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026, sedangkan 10 unit lainnya merupakan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah untuk mendukung masyarakat yang menjalankan aktivitas perikanan sebagai sumber penghidupan. Perahu diharapkan dapat digunakan untuk mencari ikan, memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Menjangkau 67 kampung

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deiyai mengatakan distribusi bantuan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan.

Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin bantuan hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu. Karena itu, penerima manfaat tersebar di berbagai wilayah hingga mencakup 67 kampung.

Enam perwakilan masyarakat menerima bantuan secara simbolis. Mereka berasal dari Wilayah Wamuya, Bomou, Selatan, Odiyatei, Kedegapo, dan Kibitaamo.

Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara produktif dan memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima.

Program bantuan perahu juga mendapat apresiasi dari pemerintah daerah karena dinilai menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat sektor perikanan masyarakat.

Program bukan kali pertama

Bupati Deiyai Melkianus Mote, S.T., mengatakan program bantuan perahu telah dijalankan pemerintah daerah sejak tahun sebelumnya.

Pada 2025, Pemkab Deiyai bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyalurkan 100 unit perahu. Rinciannya, 80 unit berasal dari pemerintah kabupaten dan 20 unit merupakan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Dengan demikian, program bantuan perahu terus dilanjutkan sebagai bagian dari agenda pemberdayaan masyarakat.

Namun, jumlah bantuan pada 2027 diperkirakan tidak akan sebesar tahun ini. Pemerintah daerah mempertimbangkan penyesuaian jumlah bantuan menjadi sekitar 100 unit, bergantung pada kondisi dan kemampuan anggaran daerah.

“Program ini akan terus kami upayakan, tetapi jumlahnya nanti menyesuaikan kemampuan anggaran daerah,” ujar Bupati dalam kegiatan tersebut.

Perempuan menjadi salah satu sasaran utama

Ada perubahan dalam sasaran penerima bantuan tahun ini. Menurut Bupati, distribusi 2026 lebih banyak menyasar perempuan yang selama ini aktif mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Ke depan, pemerintah akan memberikan perhatian pula kepada kaum laki-laki yang menjalankan aktivitas serupa.

Kebijakan tersebut dimaksudkan agar program pemberdayaan tidak hanya menjangkau satu kelompok masyarakat, tetapi dapat memberikan manfaat secara lebih luas sesuai dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan warga.

Bupati juga mengingatkan penerima bantuan agar memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik. Ia menekankan bahwa bantuan pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah tekankan pemerataan

Selain memperluas penerima manfaat, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pemerataan bantuan.

Warga yang sudah menerima bantuan diharapkan tidak kembali menjadi penerima untuk program yang sama apabila masih terdapat masyarakat lain yang belum memperoleh bantuan.

Prinsip tersebut, menurut Bupati, perlu diterapkan dalam berbagai program pemerintah agar bantuan tidak menumpuk pada penerima tertentu.

Pemkab Deiyai sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan berupa alat penangkapan ikan. Karena itu, pendataan penerima menjadi bagian penting untuk memastikan program berikutnya dapat menjangkau masyarakat yang belum memperoleh dukungan.

Warga diminta lengkapi dokumen kependudukan

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meminta masyarakat yang belum memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) agar segera mengurus dokumen kependudukan.

Menurutnya, kelengkapan identitas menjadi bagian penting dalam proses pendataan penerima bantuan pemerintah.

“Bagi masyarakat yang belum memiliki KTP atau KK, silakan segera mengurusnya. Identitas harus jelas supaya dalam pemberian bantuan pemerintah, kita mengetahui siapa yang menerima dan bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran,” tegas Melkianus.

Imbauan tersebut sekaligus berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima manfaat.

Aspirasi warga menjadi bahan evaluasi

Dialog antara pemerintah dan masyarakat turut berlangsung dalam kegiatan tersebut. Sejumlah warga meminta agar program pembangunan dan bantuan tidak hanya dipusatkan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pinggiran Danau Tigi.

Masyarakat berharap wilayah lain juga memperoleh perhatian melalui berbagai program pemberdayaan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati mengatakan pemerintah memiliki sejumlah program lain yang dapat mendukung masyarakat, termasuk bantuan ternak babi serta berbagai program pemberdayaan ekonomi.

Aspirasi warga juga akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merancang program berikutnya.

Dorong ekonomi keluarga

Penyaluran 210 perahu tersebut pada akhirnya diarahkan bukan sekadar sebagai bantuan sarana transportasi, tetapi sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.

Dengan tersedianya sarana yang mendukung aktivitas perikanan, warga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan produksi dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara lebih optimal.

Pemerintah Kabupaten Deiyai juga berharap pengelolaan bantuan dilakukan secara bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Program bantuan perahu ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memanfaatkan potensi perikanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sarana produksi. Pemerintah memastikan program pemberdayaan akan terus diarahkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

[Nabire.Net]