KAPP Papua Tengah dan Enam Kabupaten Meepago Resmi Dikukuhkan di Nabire

Nabire, Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Tengah bersama kepengurusan KAPP di enam kabupaten wilayah adat Meepago resmi dikukuhkan di Nabire, Senin (9/11/2026). Pengukuhan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran pengusaha asli Papua dalam pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Coffee Surya Manix, Oyehe, Distrik Nabire, mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIT. Pengukuhan dipimpin langsung Ketua Umum KAPP Pusat, David Maikel Padwa, dan disaksikan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Meepago.

Kepengurusan yang dikukuhkan mencakup tingkat Provinsi Papua Tengah serta enam kabupaten, yakni Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.

KAPP Didorong Bangun Kemitraan dengan Pemerintah

Ketua Umum KAPP Pusat David Maikel Padwa meminta jajaran pengurus yang baru dikukuhkan segera membangun komunikasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah.

Kemitraan tersebut dinilai penting untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pengusaha asli Papua dalam berbagai sektor pembangunan, sekaligus menciptakan peluang kerja sama antara organisasi pengusaha adat dan pemerintah.

Menurut David, keberadaan KAPP di tingkat provinsi dan kabupaten harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat. Organisasi tidak hanya dituntut memperkuat kelembagaan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas serta kemandirian ekonomi pengusaha asli Papua.

“Pengukuhan ini sah berdasarkan legalitas hukum AHU SK Kementerian Hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, keabsahan ini tidak dapat dibantah atau diklaim oleh pihak mana pun. Kami percaya kepengurusan ini dapat menjalankan tugas dengan normal dan amanah bagi masyarakat adat di wilayah Meepago,” kata David.

Ia menegaskan legalitas tersebut menjadi dasar bagi jajaran pengurus untuk menjalankan roda organisasi sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jadwal Pengukuhan Sempat Berubah

Ketua KAPP Provinsi Papua Tengah, Gisman Yanengga, S.H., menjelaskan pelaksanaan pengukuhan mengalami perubahan jadwal.

Semula, agenda tersebut direncanakan berlangsung pada 5 November 2026. Namun, kegiatan ditunda setelah Ketua Dewan Adat Papua, Mananwir Yan Piter Yarangga, meninggal dunia pada 2 November 2026.

Penundaan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum karena jadwal pemakaman bertepatan dengan agenda pengukuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setelah itu, kegiatan direncanakan kembali pada 10 November 2026. Namun, karena Ketua Umum KAPP Pusat memiliki agenda untuk kembali ke Jayapura, pelaksanaan akhirnya dimajukan dan digelar pada 9 November 2026.

Perubahan jadwal tersebut tidak mengurangi substansi agenda. Seluruh rangkaian pengukuhan tetap dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi.

Enam Kabupaten Diperkuat Kepengurusan

Dalam prosesi tersebut, dilakukan pembacaan Surat Keputusan (SK) pengesahan sekaligus pengukuhan kepengurusan KAPP Provinsi Papua Tengah dan sejumlah kabupaten.

Beberapa nama ketua yang dibacakan dalam SK antara lain Gisman Yanengga, S.H. sebagai Ketua KAPP Provinsi Papua Tengah; Merbin Pigai, S.Pd. sebagai Ketua KAPP Kabupaten Dogiyai; Apeniel Mote, S.H. sebagai Ketua KAPP Kabupaten Deiyai; Elihut Gobai sebagai Ketua KAPP Kabupaten Paniai; Herlince Lood, Amd.Kes. sebagai Ketua KAPP Kabupaten Puncak Jaya; serta Domina Mayani sebagai Ketua KAPP Kabupaten Intan Jaya.

Kepengurusan KAPP Kabupaten Nabire juga turut dikukuhkan dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Dengan terbentuknya kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten, KAPP diharapkan memiliki struktur organisasi yang lebih kuat untuk menjalankan program pemberdayaan dan pengembangan pengusaha adat Papua.

Pengusaha Asli Papua Diharapkan Lebih Aktif

Konsolidasi organisasi ini diarahkan untuk memperbesar keterlibatan pengusaha asli Papua dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

KAPP diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha, membangun jaringan kemitraan, serta memperluas kesempatan bagi masyarakat adat untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi di Papua Tengah.

Bagi pemerintah daerah, sinergi dengan organisasi pengusaha adat juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan.

Dengan dikukuhkannya kepengurusan KAPP Provinsi Papua Tengah dan enam kabupaten di wilayah Meepago, organisasi tersebut kini memiliki mandat untuk menjalankan agenda kelembagaan sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap masyarakat.

Ke depan, keberhasilan KAPP akan sangat ditentukan oleh kemampuan pengurus membangun kemitraan, menjalankan program pemberdayaan, serta menghadirkan peluang ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung oleh pengusaha dan masyarakat adat Papua.

Pengukuhan di Nabire tersebut menjadi awal bagi jajaran KAPP yang baru untuk menjalankan agenda organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten, sekaligus memperkuat posisi pengusaha asli Papua sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi Papua Tengah.

[Nabire.Net/Marten Dogomo]