3,6 Juta Bibit Kakao Disiapkan untuk Perluasan Perkebunan di Nabire

Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mulai menghidupkan kembali sektor perkebunan kakao dengan mengembangkan lahan seluas 3.000 hektare. Program yang mendapat dukungan pemerintah pusat melalui APBN itu disertai penyediaan 3,6 juta bibit kakao dan menyasar 158 kelompok tani di delapan distrik.

Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengembalikan kakao sebagai salah satu komoditas perkebunan yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari total sekitar 26.000 hektare potensi lahan kakao di Nabire, saat ini baru sekitar 7.000 hektare yang telah dimanfaatkan.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Nabire, I Dewa Ayu Dwita Karmi Maryati, mengatakan program tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mendorong petani kembali mengembangkan perkebunan kakao.

“Dulu Nabire sempat aktif dengan kakao, tetapi petani mulai beralih ke tambang sehingga perkebunan kakao tidak berkembang lagi. Melalui bantuan ini, kami berupaya menghidupkan kembali semangat petani untuk mengembangkan tanaman kakao,” kata Dwita di Nabire, Senin (9/11).

Program pemerintah dibagi menjadi dua skema. Sebanyak 1.000 hektare diperuntukkan bagi peremajaan tanaman kakao, sedangkan 2.000 hektare lainnya diarahkan untuk perluasan areal perkebunan baru.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, pemerintah menyiapkan tiga juta bibit kakao untuk penanaman di areal perluasan. Selain itu, tersedia 600.000 bibit untuk penyulaman atau mengganti tanaman yang tidak tumbuh. Jika digabungkan, jumlah bibit yang dipersiapkan mencapai 3,6 juta batang.

Sebanyak 158 kelompok penerima manfaat tersebar di Distrik Yaro, Yaur, Wanggar, Nabire Barat, Uwapa, Teluk Kimi, Makimi, dan Wapoga. Dari jumlah tersebut, 101 kelompok mendapatkan program perluasan, sementara 57 kelompok lainnya menerima dukungan untuk peremajaan tanaman kakao yang sudah ada.

Penyaluran bibit dilakukan secara bertahap. Hingga November 2026, pemerintah baru menyiapkan sekitar 400.000 batang untuk tahap awal. Bibit tersebut direncanakan mulai disalurkan pada pekan ketiga November kepada kelompok tani di Distrik Yaro dan Yaur.

Keseluruhan proses penyaluran ditargetkan rampung pada Januari 2027.

Petani juga mendapat dukungan biaya tanam

Program tersebut tidak hanya menyediakan bibit. Pemerintah juga menyiapkan biaya operasional penanaman menggunakan skema Hari Orang Kerja (HOK).

Setiap lubang tanam yang dibuat petani dihargai Rp13.000. Pembayaran dilakukan langsung ke rekening petani dan tidak melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Untuk memastikan pekerjaan benar-benar dilaksanakan, setiap lubang tanam wajib didokumentasikan melalui foto sebelum pembayaran dilakukan.

“Biaya itu langsung dibayarkan ke rekening petani, bukan melalui dinas. Namun, setiap lubang tanam yang dibuat harus difoto sebagai bukti sebelum pembayaran dilakukan,” ujar Dwita.

Dengan kebutuhan sekitar 1.000 bibit per hektare, pengembangan 3.000 hektare tersebut diharapkan dapat memperluas basis produksi kakao Nabire sekaligus meningkatkan kembali produktivitas perkebunan masyarakat.

Namun, hasil program tidak dapat dinikmati dalam waktu singkat. Tanaman kakao diperkirakan mulai menghasilkan buah sekitar tiga hingga empat tahun setelah ditanam.

Karena itu, pemerintah daerah menilai keberhasilan program sangat bergantung pada pemeliharaan tanaman. Petani tidak cukup hanya menanam bibit, tetapi juga harus memastikan tanaman tumbuh dan produktif hingga memasuki masa panen.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Nabire akan memberikan edukasi serta pendampingan kepada kelompok tani agar bibit yang diterima benar-benar ditanam dan dirawat.

Pasar menjadi tantangan berikutnya

Selain persoalan budidaya, pemerintah daerah mulai memikirkan rantai usaha setelah kakao memasuki masa produksi. Ketersediaan pasar dinilai penting agar peningkatan produksi nantinya tidak berhenti pada keberhasilan penanaman.

Dwita mengatakan pemerintah perlu mempersiapkan calon pembeli atau buyer sejak awal sehingga ketika tanaman mulai berbuah, petani telah memiliki gambaran mengenai pasar yang dapat menyerap hasil produksi.

“Kita menanam dulu. Ketika tanaman mulai memasuki masa berbuah, baru mulai mencari pasar atau pembeli yang bersedia menerima hasil panen petani,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap pengembangan 3.000 hektare tersebut dapat menjadi awal kebangkitan kembali komoditas kakao di daerah itu. Jika penanaman, pemeliharaan, pengolahan, dan pemasaran berjalan berkelanjutan, kakao dinilai dapat kembali menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat sekaligus menggerakkan sektor perkebunan di Nabire.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]