Mahasiswa Paniai Sampaikan 16 Tuntutan, Minta Pasukan TNI Ditarik dari Papua Tengah

Sorong, Solidaritas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai Se-Indonesia melalui IPMAPAN Sorong mendesak pemerintah segera menarik pasukan TNI organik maupun non-organik dari sejumlah wilayah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Mereka menilai keberadaan pasukan di Distrik Agadide, Aweida, Ekadide, dan sejumlah kampung telah memicu keresahan masyarakat sipil.

Desakan tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Jalan Malibela, Lorong 02, Kilometer 11, Lapangan Meuwo, Sorong, Sabtu (7/11/2026). Pernyataan sikap dibacakan Aser Mote, Pengarah Bidang Hukum dan HAM IPMAPAN Sorong.

Mahasiswa juga menyoroti sejumlah dugaan tindakan kekerasan dan penggeledahan yang mereka klaim terjadi sejak 25 Oktober hingga 3 November 2026. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap aktivitas militer di wilayah permukiman masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan kepada warga sipil.

Mahasiswa Klaim Terjadi Penggeledahan dan Kekerasan

Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa mengungkapkan sejumlah kejadian yang menurut mereka berkaitan dengan kehadiran Satgas Habema dan Yonif Teritorial Pembangunan di Paniai.

Salah satu peristiwa yang disoroti terjadi pada 25 Oktober 2026 di Kampung Toyaimoti, Distrik Aradide. Menurut keterangan mahasiswa, personel Satgas Habema bersama TNI yang bertugas di Koramil Komopa melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah dan diduga menganiaya warga bernama Oktopianus Kobepa saat sedang berada di dalam rumah.

Klaim tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh kelompok mahasiswa Paniai dalam pernyataan di Jayapura.

Tiga hari kemudian, pada 28 Oktober, personel Yonif Teritorial Pembangunan dilaporkan tiba di Kampung Tuguwai, Distrik Aweida, sekitar pukul 09.00 WIT.

Menurut mahasiswa, sekitar pukul 13.00 WIT, sejumlah personel bergerak menuju kawasan SD YPK Tuguwai. Mereka menyebut tiga anak berlari setelah melihat kedatangan aparat dan kemudian disebut mengikuti arah lari anak-anak tersebut hingga melewati Sungai Dewagi.

Rangkaian kejadian itu disebut menimbulkan ketakutan, khususnya di tengah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Rumah Pastoral dan Puskesmas Disebut Didatangi Aparat

Situasi kembali menjadi sorotan pada 29 Oktober. Mahasiswa menyebut empat kompi Satgas Habema melakukan penggeledahan terhadap rumah pastoral milik Gereja Katolik Santo Yosep Tuguwai.

Setelah itu, menurut pernyataan mahasiswa, personel dibagi menjadi dua kelompok dan menempati rumah pastoral serta bangunan Puskesmas di Kampung Tuguwai.

Mereka disebut berada di rumah pastoral selama tiga malam sebelum kembali ke Pos Toyaimoti. Informasi mengenai keberadaan aparat di fasilitas pelayanan masyarakat tersebut kemudian memicu pembicaraan dan keresahan di tengah warga. Kronologi serupa juga dimuat dalam sejumlah laporan media lokal.

Kepala distrik, tokoh gereja, tokoh adat, dan anggota DPRK Paniai kemudian disebut mendatangi lokasi untuk meminta penjelasan mengenai alasan penempatan pasukan di wilayah tersebut.

Dalam keterangan mahasiswa, komandan Yonif Teritorial Pembangunan menyatakan bahwa kedatangan satuannya merupakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto.

Ketegangan Berujung Dugaan Penembakan

Mahasiswa mengatakan pertemuan dan komunikasi antara aparat dengan sejumlah perwakilan masyarakat berlangsung berulang pada 30 Oktober hingga 3 November 2026.

Menurut mereka, situasi kemudian memanas dan terjadi rentetan tembakan. Kelompok mahasiswa memperkirakan lebih dari 500 butir peluru dilepaskan.

Namun, angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan mahasiswa dan belum dapat dipastikan secara independen. Laporan lain mengenai isu yang sama juga mencatat bahwa jumlah peluru, arah tembakan, sasaran, serta pihak yang bertanggung jawab masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

Karena itu, informasi mengenai dugaan penembakan tersebut perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan lapangan, keterangan aparat, saksi independen, maupun bukti balistik.

Mahasiswa Kaitkan dengan Kebijakan Penambahan Satuan TNI

Selain mempersoalkan kejadian di lapangan, mahasiswa mengaitkan peningkatan aktivitas militer di Paniai dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai pembentukan satuan baru TNI.

Mereka menyinggung peresmian sejumlah satuan baru pada peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Pusat.

Mahasiswa menilai penambahan satuan teritorial di Papua Tengah perlu dievaluasi karena keberadaan pasukan di tengah permukiman sipil, apabila tidak disertai komunikasi dan mekanisme perlindungan warga, dapat meningkatkan ketegangan.

Sebelumnya, pemberitaan mengenai pembangunan kekuatan teritorial di Papua Tengah juga menyebut rencana penempatan sejumlah batalyon untuk memperkuat struktur pertahanan di wilayah tersebut.

16 Tuntutan kepada Pemerintah

Dalam pernyataan sikapnya, Solidaritas Mahasiswa/i Paniai Se-Indonesia menyampaikan 16 tuntutan.

Di antaranya, mereka meminta penarikan pasukan organik dan non-organik dari Paniai, perlindungan hukum bagi masyarakat sipil di empat distrik, serta penghentian rencana pembangunan pos militer dan kantor batalyon di wilayah Paniai.

Mereka juga meminta pemerintah daerah, MRP Papua Tengah, dan DPR Papua Tengah menyampaikan surat kepada Presiden serta Menteri Pertahanan untuk menarik pasukan dari Papua Tengah.

Selain itu, mahasiswa menyerukan evaluasi terhadap kebijakan pengiriman pasukan ke Papua, penghentian pendekatan pembangunan berbasis militer, penyelesaian berbagai persoalan HAM, dan peninjauan sejumlah ketentuan dalam UU TNI maupun Otonomi Khusus Papua.

Tuntutan lainnya menyangkut penolakan terhadap rencana pemekaran wilayah dan masuknya perusahaan di Papua Tengah yang menurut mereka berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Pemerintah Diminta Buka Informasi

Mahasiswa berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mengabaikan keresahan masyarakat Paniai. Mereka meminta seluruh aktivitas aparat keamanan di wilayah sipil dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada saat yang sama, tudingan mengenai penganiayaan, penggeledahan, dan penembakan perlu ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang kredibel agar fakta di lapangan dapat dipastikan.

Desakan mahasiswa ini menambah sorotan terhadap situasi keamanan di Paniai. Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan memberikan penjelasan resmi mengenai tujuan penempatan pasukan, kronologi setiap insiden, serta langkah yang akan dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat sipil.

[Nabire.Net/Jeri Degei]