Kesalahan NIK Siswa di Deiyai Jadi Sorotan, Dukcapil dan Sekolah Diminta Benahi Data Sejak Dini

Deiyai, Kesalahan data kependudukan peserta didik di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, mulai mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, hingga tanggal lahir yang ditemukan pada sejumlah dokumen berpotensi menghambat berbagai kebutuhan administrasi siswa, termasuk ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Untuk mencegah persoalan tersebut berlanjut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Deiyai menggelar sosialisasi pendataan peserta didik bersama Dinas Pendidikan dan para guru di Aula Kantor Dukcapil Deiyai, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara sekolah dan Dukcapil sekaligus memastikan identitas peserta didik tercatat secara akurat sejak jenjang pendidikan paling awal.

Kesalahan data dapat menghambat pendidikan siswa

Kepala Dukcapil Kabupaten Deiyai, Mikael Mote, mengatakan pembenahan data kependudukan tidak boleh menunggu hingga anak memasuki usia dewasa. Menurutnya, data yang tidak akurat sejak usia sekolah dapat menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.

“Tujuan sosialisasi ini adalah pendataan yang rapi terhadap sumber daya manusia sejak dini, agar sepuluh tahun ke depan tidak mengalami kesulitan. Ini kunci utama. Kita mulai dari sini dan saat ini,” kata Mikael.

Ia menjelaskan, sekolah dan guru memiliki peran penting karena mereka bersentuhan langsung dengan kondisi peserta didik. Data yang dimiliki sekolah dapat menjadi dasar bagi Dukcapil untuk melakukan pengecekan apabila ditemukan ketidaksesuaian identitas.

“Kami Dukcapil sengaja mengundang Dinas Pendidikan dan para guru karena data lapangan tentang anak-anak yang riil itu ada pada para guru dan Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Nama, NIK, dan tanggal lahir perlu diverifikasi

Perhatian utama dalam sosialisasi tersebut adalah kesesuaian identitas peserta didik pada berbagai dokumen kependudukan dan pendidikan.

Asisten III Setda Deiyai, Daniel Bunai, yang mewakili Bupati Deiyai, mengatakan pemerintah menerima laporan mengenai adanya perbedaan data antara akta kelahiran, kartu keluarga (KK), ijazah, dan dokumen lainnya.

Perbedaan tersebut dapat berupa nama, NIK, maupun tanggal lahir. Jika tidak segera diperbaiki, ketidaksesuaian itu dapat menyulitkan siswa ketika membutuhkan dokumen resmi untuk melanjutkan pendidikan atau mengurus administrasi lainnya.

“Selama ini banyak anak-anak kita mengeluh tentang keabsahan kepemilikan NIK. Kami mendapat informasi ada perbedaan nama dan NIK antara akta kelahiran, KK, dan ijazah, termasuk tanggal lahir. Ini yang kita mulai perbaiki,” kata Bunai.

Menurut dia, validasi identitas merupakan bagian penting dalam menjamin hak dasar anak. Pemeriksaan data idealnya dilakukan sejak pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar sehingga kesalahan dapat diketahui sebelum berdampak lebih luas.

NIK siswa ditargetkan terhubung dengan Dapodik

Pemerintah Kabupaten Deiyai juga mendorong agar NIK peserta didik dapat terhubung dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Integrasi tersebut dinilai penting untuk memastikan data kependudukan dan data pendidikan memiliki identitas yang konsisten.

Bunai mengatakan kebutuhan pembenahan semakin penting karena sejumlah proses administrasi pendidikan, termasuk penerbitan ijazah, telah dilakukan secara daring.

Karena itu, sekolah diminta lebih aktif memeriksa identitas siswa sejak awal. Kepala sekolah maupun guru yang menemukan persoalan data dapat berkoordinasi langsung dengan Dukcapil untuk mencari solusi.

“Kepada kepala sekolah, apa pun persoalan di lapangan, terutama terkait data pribadi siswa yang bermasalah, bisa disampaikan ke Dukcapil dan dibicarakan dalam forum ini,” ujarnya.

Sekolah menjadi pintu pertama pembenahan data

Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk membangun pola koordinasi yang lebih kuat antara Dukcapil, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan di Deiyai.

Pemerintah berharap sekolah tidak hanya menggunakan data siswa untuk kebutuhan administrasi internal, tetapi juga memastikan informasi tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan yang sah.

Dengan pembenahan sejak dini, kesalahan identitas diharapkan tidak terbawa hingga siswa menyelesaikan pendidikan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari penataan data sumber daya manusia Deiyai agar lebih akurat dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik di masa mendatang.

Tahap berikutnya adalah menindaklanjuti data peserta didik yang masih bermasalah. Sekolah dan Dukcapil diharapkan melakukan verifikasi serta koreksi secara bertahap sehingga setiap anak memiliki identitas kependudukan yang benar dan konsisten.

[Nabire.Net]