Bupati Deiyai Pastikan Insentif dan Lembur Nakes RSUD Waghete Menunggu Perbup

Deiyai, Pembayaran honor insentif dan lembur tenaga kesehatan di RSUD Waghete, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, masih menunggu penetapan Peraturan Bupati (Perbup). Bupati Deiyai Melkianus Mote, S.T., mengatakan rancangan regulasi tersebut saat ini sedang dipelajari oleh bagian hukum sebelum ditetapkan sebagai dasar pembayaran.

Penjelasan itu disampaikan Mote saat memimpin apel bersama aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer kategori dua (THK2), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di halaman Kantor Bupati Deiyai, Senin (2/11/2026) pagi.

Selain persoalan insentif tenaga kesehatan, Mote menyampaikan sejumlah arahan terkait administrasi kepegawaian, penyaluran hibah, bantuan pendidikan mahasiswa, hingga percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Deiyai.

ASN Diminta Perbarui Data Kepegawaian

Dalam arahannya, Mote meminta ASN segera memperbarui data kepegawaian sebagai bagian dari persiapan pelantikan pejabat eselon. Ia menjelaskan bahwa penerbitan surat keputusan (SK) jabatan kini harus didahului pertimbangan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

ASN yang telah menerima nota tugas, khususnya pejabat eselon III dan IV, diminta aktif berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memastikan data mereka sesuai dengan ketentuan administrasi.

Langkah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar proses administrasi dan penataan jabatan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Mengenai tenaga kontrak, Mote menyampaikan bahwa pembaruan SK direncanakan pada Januari mendatang. Para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mendata kembali tenaga kontrak yang belum terakomodasi. Pegawai yang dinilai rajin akan menjadi prioritas.

Ia juga menyampaikan bahwa tenaga kesehatan dan guru yang sebelumnya dipindahkan ke lingkungan hidup akan dikembalikan ke bidang tugasnya.

Penyaluran Hibah Harus Sesuai Ketentuan

Mote turut menyoroti tata kelola dana hibah, terutama bantuan untuk gereja. Ia meminta agar dana hibah disalurkan langsung ke rekening gereja penerima, bukan melalui rekening panitia, untuk menghindari persoalan administrasi dalam pemeriksaan.

Ia menyebut sejumlah kabupaten telah menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pekan sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah dan penerima hibah diminta memastikan seluruh proses penyaluran mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selain itu, organisasi seperti KONI, KPA, KNPI, dan KORMI diminta mengajukan proposal berbasis program yang dilengkapi target serta keluaran yang jelas. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kegiatan dan hasil yang hendak dicapai.

Bantuan Mahasiswa Menunggu Evaluasi

Terkait bantuan tugas akhir mahasiswa, Mote menjelaskan bahwa anggaran yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) harus melewati tahapan evaluasi sebelum dicairkan. Ia menyebut dana tersebut telah tersedia dan masih menunggu proses evaluasi.

Bantuan pemondokan mahasiswa juga direncanakan dicairkan bersamaan dengan bantuan tugas akhir untuk membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal mahasiswa di asrama.

Mote menegaskan bahwa penerima bantuan wajib memenuhi persyaratan administrasi, termasuk memiliki KTP Deiyai. Bantuan diberikan satu kali dalam setahun, sedangkan pendaftaran untuk periode berikutnya direncanakan berlangsung mulai November hingga Februari.

Mahasiswa diminta menyiapkan dokumen secara lengkap agar proses pengajuan dapat berjalan lancar. Pengecualian persyaratan alamat di luar Deiyai disebut berlaku bagi dokter dan pilot.

“Yang ribut itu pasti bukan mahasiswa,” kata Mote saat menanggapi persoalan persyaratan bantuan tersebut.

Pasar Mama-Mama dan Galeri Budaya Dikebut

Di sektor pembangunan, Mote mengatakan pembangunan Pasar Mama-Mama hampir rampung. Ia berharap fasilitas tersebut dapat diresmikan sebelum Desember 2026.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta segera mendata calon pedagang dari kalangan mama-mama Deiyai yang memiliki KTP setempat agar pemanfaatan pasar dapat dipersiapkan sejak awal.

Sementara itu, penyelesaian Galeri Budaya ditargetkan pada Desember 2026. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diminta menyiapkan tenaga yang memahami budaya Mee untuk mendukung pengelolaan dan penyampaian informasi kebudayaan di fasilitas tersebut.

Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Deiyai, pemerintah daerah juga berencana menggelar satu perlombaan, yakni vokal grup. Mote menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi pertimbangan dalam menentukan kegiatan perayaan.

Menutup amanatnya, Bupati Deiyai mengingatkan seluruh ASN agar menjaga kesehatan, berhati-hati dalam menjalankan aktivitas, dan menjaga diri menjelang akhir tahun.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menuntaskan berbagai agenda tersebut sesuai tahapan yang telah direncanakan, mulai dari penetapan regulasi insentif tenaga kesehatan hingga penyelesaian fasilitas publik yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat Deiyai.

[Nabire.Net]