Kasus HIV di Nabire Tembus 10.790 hingga September 2026

Nabire, Akumulasi kasus HIV di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mencapai 10.790 kasus hingga September 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire mencatat 763 hasil positif dari 12.245 pemeriksaan HIV selama Januari–September 2026. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan, memperluas pemeriksaan, serta memastikan orang dengan HIV (ODHIV) mendapatkan pengobatan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Situasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Nabire Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Hotel Carmel, Kalibobo, Nabire, Selasa (27/10/2026). Pertemuan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual (PIMS).

Dinkes Nabire Catat 12.245 Pemeriksaan HIV

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Agustina Elvin, memaparkan perkembangan situasi HIV selama sembilan bulan pertama 2026.

Dari total target pemeriksaan sebanyak 16.249, realisasi pemeriksaan HIV telah mencapai 12.245 atau sekitar 75 persen hingga September 2026. Dari pemeriksaan tersebut, sebanyak 763 orang mendapatkan hasil positif.

Capaian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan HIV masih perlu diperluas untuk mendekati target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, penguatan sistem pencatatan dan pelaporan juga diperlukan agar perkembangan kasus baru, jumlah pasien yang menjalani pengobatan, serta hasil pemantauan kesehatan dapat diketahui secara lebih akurat.

Data Dinas Kesehatan juga mencatat 10.790 kasus HIV secara kumulatif di Kabupaten Nabire hingga September 2026. Angka kumulatif tersebut berbeda dengan temuan positif selama Januari–September 2026 karena keduanya menggambarkan cakupan data yang berbeda.

Papua Tengah Catat 19.504 Kasus HIV

Dalam paparan situasi HIV/AIDS tingkat provinsi, akumulasi kasus HIV di Papua Tengah tercatat mencapai 19.504 kasus. Kabupaten Nabire menjadi wilayah dengan jumlah kasus kumulatif tertinggi, yakni 10.790 kasus, disusul perhatian terhadap tingginya temuan kasus di Kabupaten Mimika.

Mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi menjadi sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan strategi penanggulangan HIV/AIDS. Namun, tingginya jumlah kasus yang tercatat tidak dapat langsung diartikan sebagai gambaran keseluruhan tingkat penularan tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan pemeriksaan, serta kualitas data yang tersedia.

Perluasan pemeriksaan dapat membantu menemukan infeksi yang sebelumnya belum teridentifikasi. Karena itu, peningkatan jumlah pemeriksaan perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, serta perlindungan kerahasiaan pasien.

Validasi data juga menjadi bagian penting untuk memastikan angka kumulatif, temuan baru, status pengobatan, dan hasil pemantauan pasien tidak tercatat secara ganda atau keliru.

Pengobatan HIV dan Pemantauan Viral Load

Selain pemeriksaan, kesinambungan pengobatan menjadi perhatian dalam penanggulangan HIV di Nabire.

Data yang dipaparkan mencatat 468 ODHIV telah mengetahui statusnya. Jumlah yang sama tercantum pada kelompok ODHIV yang baru memulai terapi antiretroviral (ART) dan kelompok yang sedang menjalani ART dalam data periode tersebut.

Sementara itu, sebanyak 578 ODHIV menjalani pemeriksaan viral load atau pemeriksaan jumlah virus HIV dalam darah. Dari jumlah tersebut, 525 orang tercatat mengalami supresi viral load, setara sekitar 91 persen dari pasien yang diperiksa.

Supresi viral load menunjukkan bahwa jumlah virus dalam darah telah ditekan hingga tingkat yang ditetapkan dalam indikator pemeriksaan. Kondisi ini merupakan salah satu tujuan utama terapi antiretroviral karena pengobatan yang efektif membantu menjaga kesehatan pasien dan menekan risiko penularan HIV.

Meski demikian, hasil tersebut perlu dibaca sesuai cakupan pemeriksaan yang dilakukan. Penguatan kepatuhan menjalani terapi, ketersediaan obat, pemantauan rutin, dan pendampingan pasien tetap diperlukan agar manfaat pengobatan dapat dipertahankan.

Pencegahan Sifilis dan Penyakit Infeksi Menular Seksual

Rapat koordinasi tersebut juga membahas situasi penyakit infeksi menular seksual, termasuk sifilis, di Kabupaten Nabire selama Januari–September 2026.

Dalam materi yang dipaparkan, estimasi sifilis tercatat sebesar 13,3 persen dengan target pemeriksaan sebanyak 138.683. Sejumlah angka pemeriksaan dan hasil positif PIMS turut disampaikan, tetapi rincian kategori dan indikator setiap angka masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Hal yang sama berlaku pada data sifilis populasi umum dan ibu hamil. Penjelasan mengenai jumlah sasaran, jumlah yang diperiksa, hasil positif, serta pasien yang telah menerima pengobatan diperlukan agar capaian program dapat dievaluasi secara tepat.

Pencegahan dan penanganan PIMS membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, mulai dari edukasi kesehatan, perluasan akses pemeriksaan, pengobatan sesuai standar medis, hingga tindak lanjut terhadap pasien. Pemeriksaan sifilis pada ibu hamil juga penting untuk mendukung pencegahan penularan dari ibu kepada bayi.

Bupati Nabire Tekankan Kolaborasi dan Penghapusan Stigma

Dalam sambutan Bupati Nabire, Mesak Magai, yang dibacakan Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, pemerintah daerah menegaskan bahwa penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya sektor kesehatan.

Perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan komunitas diharapkan berperan aktif dalam memperkuat edukasi serta mendukung pelaksanaan program pencegahan.

Bupati juga menekankan pentingnya menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV.

Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak takut menjalani pemeriksaan, mengetahui status kesehatannya, dan mengakses pengobatan. Lingkungan yang mendukung juga dapat membantu pasien menjalani terapi secara teratur tanpa menghadapi perlakuan yang merugikan.

KPA Nabire Didorong Perkuat Program Berkelanjutan

Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS turut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut. Penataan kepengurusan internal dinilai perlu dilakukan agar kegiatan penjangkauan, edukasi, pendampingan, dan koordinasi program dapat berjalan konsisten tanpa terhambat persoalan birokrasi.

Rapat yang diikuti sekitar 70 peserta itu diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta penguatan kerja sama antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.

Dengan jumlah kasus kumulatif yang telah mencapai 10.790, Kabupaten Nabire menghadapi tantangan untuk memperluas pemeriksaan sekaligus memastikan kesinambungan pengobatan bagi ODHIV.

Langkah selanjutnya membutuhkan pelaksanaan program yang terkoordinasi, data yang tervalidasi, serta edukasi yang berkelanjutan. Melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan penghapusan stigma, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Nabire diharapkan semakin efektif dan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

[Nabire.Net/Musa Boma]