Pembangunan Koperasi Merah Putih di Nabire Terkendala Lahan dan Transportasi

Nabire, Pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan lahan siap bangun hingga mahalnya biaya transportasi material ke kampung-kampung terpencil.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Nabire menilai kondisi geografis dan persyaratan pembangunan menjadi tantangan bagi sebagian besar kampung. Pemerintah daerah pun berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan khusus agar program tersebut dapat menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Kepala DPMK Nabire Pilemon Madai mengatakan, dari total 72 kampung di kabupaten tersebut, baru tujuh gerai KDMP yang dibangun oleh pihak TNI.

Enam gerai berada di kawasan transmigrasi yang relatif berkembang, memiliki kondisi tanah yang rata, serta menyediakan lahan untuk pembangunan. Sementara itu, satu gerai lainnya dibangun menggunakan lahan kantor kampung sehingga kantor pemerintahan setempat harus dipindahkan.

Lahan 600 Meter Persegi Jadi Persyaratan

Pilemon menjelaskan bahwa pembangunan gerai KDMP membutuhkan lahan siap bangun seluas 600 meter persegi. Persyaratan tersebut menjadi tantangan bagi kampung yang belum memiliki tanah dengan kondisi sesuai ketentuan.

Lahan berupa rawa, tanah tidak rata, maupun kawasan yang masih tertutup hutan memerlukan pekerjaan tambahan sebelum pembangunan dapat dimulai. Pemerintah kampung harus melakukan penimbunan, perataan tanah, atau penebangan pohon agar lokasi memenuhi persyaratan.

“Tanah harus sudah siap dibangun, artinya sudah rata dengan ukuran 600 meter persegi. Jika ada rawa atau tanah tidak rata, pemerintah kampung harus meratakan atau menyiapkan timbunan,” kata Pilemon di Nabire, Sabtu.

Persoalannya, pemerintah kampung tidak memiliki anggaran khusus untuk menanggung pekerjaan persiapan tersebut. Akibatnya, kampung yang belum mempunyai lahan siap bangun menghadapi hambatan sebelum proses pembangunan fisik dimulai.

Pengangkutan Material Membutuhkan Helikopter

Selain persoalan lahan, keterbatasan akses transportasi juga menjadi kendala serius, terutama di wilayah terpencil. Sejumlah kampung tidak dapat dijangkau melalui jalur darat untuk pengiriman bahan bangunan.

Pilemon mencontohkan kampung-kampung di Distrik Dipa dan Menou yang membutuhkan transportasi udara untuk mendistribusikan material pembangunan.

“Seperti kampung-kampung di Distrik Dipa dan Menou, kalau membawa barang-barang harus menggunakan helikopter. Pihak pembangun harus mencarter pesawat atau helikopter untuk mengangkut bahan bangunan. Tentu biaya pembangunan akan membengkak,” ujarnya.

Kondisi geografis tersebut berpotensi meningkatkan biaya pembangunan dibandingkan wilayah yang memiliki akses jalan memadai. Pengadaan material tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan bangunan, tetapi juga kemampuan menjangkau lokasi proyek.

Persyaratan Jumlah Penduduk Jadi Tantangan

Persoalan lainnya berkaitan dengan ketentuan jumlah penduduk. Menurut Pilemon, pembangunan gerai KDMP mensyaratkan jumlah penduduk minimal 500 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, sejumlah kampung di wilayah pinggiran dan terpencil di Nabire hanya memiliki sekitar 200 hingga 300 KK. Pilemon menyebut lebih dari separuh dari 72 kampung di Kabupaten Nabire memiliki jumlah penduduk di bawah persyaratan tersebut.

Kondisi ini membuat banyak kampung berpotensi tidak memenuhi kriteria pembangunan gerai, meskipun kebutuhan terhadap fasilitas ekonomi masyarakat tetap ada.

Pilemon menilai penerapan persyaratan secara seragam perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan karakteristik setiap kampung. Menurut dia, kondisi geografis, keterbatasan anggaran, dan jumlah penduduk perlu menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan.

“Kalau aturan KDMP diterapkan secara kaku, sebagian besar kampung tidak memiliki KDMP, padahal pemerintah sudah memangkas anggaran dana desa dari seluruh kampung untuk pembangunan KDMP,” katanya.

DPMK Nabire Harapkan Kebijakan Khusus

DPMK Nabire berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi kampung-kampung yang menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Penyesuaian kebijakan dinilai penting agar pembangunan gerai tidak hanya terpusat di wilayah yang memiliki lahan siap bangun dan akses transportasi memadai.

Pilemon juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menunjuk Agrinas untuk mengelola KDMP dengan anggaran Rp3 miliar.

Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan, tantangan pembangunan di Nabire tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran. Kesiapan lahan, biaya distribusi material, dan pemenuhan persyaratan jumlah penduduk turut menentukan pelaksanaan program di lapangan.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, baru tujuh dari 72 kampung di Kabupaten Nabire yang dilaporkan memiliki gerai KDMP dalam proses pembangunan oleh pihak TNI. DPMK Nabire berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi wilayah setempat agar program koperasi desa dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]