Orang Tua Mahasiswa UPH Jakarta Pertanyakan Tunjangan Pendidikan Papua Tengah

Nabire, Sejumlah orang tua mahasiswa asal Papua Tengah yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta mempertanyakan keterlambatan penyaluran tunjangan pendidikan serta perubahan nominal bantuan yang diterima mahasiswa dalam program kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah.

Persoalan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, pelaksana tugas (Plt.) bidang pembiayaan, serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan UPH Jakarta.

Dalam surat tersebut, salah satu orang tua mahasiswa yang enggan disebut namanya menyoroti keterlambatan tunjangan yang disebut telah dialami mahasiswa dari dua angkatan sebelumnya. Padahal, menurut mereka, program kerja sama tersebut telah memiliki landasan kesepakatan melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua pihak.

Selain persoalan keterlambatan, orang tua juga mempertanyakan perubahan nominal tunjangan yang seharusnya diterima mahasiswa. Berdasarkan keterangan dalam surat terbuka itu, bantuan yang diperkirakan mencapai Rp18 juta atau lebih, termasuk tunjangan yang berkaitan dengan program HARRP dan kebutuhan memasuki semester awal, disebut berubah menjadi sekitar Rp9 juta.

Perbedaan nominal tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan orang tua mahasiswa. Mereka menegaskan bahwa permintaan penjelasan bukan didasari sikap tidak bersyukur atas bantuan pemerintah, melainkan keinginan untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai dasar perhitungan, komponen pembiayaan, serta mekanisme penyaluran tunjangan.

Orang tua berharap pihak dinas dapat memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut mereka, kepastian informasi penting agar mahasiswa tetap memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya instansi yang bertanggung jawab atas program pendidikan tersebut.

Mereka juga berharap persoalan ini dapat ditangani secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara mahasiswa, orang tua, dan pemerintah daerah. Kejelasan mengenai hak mahasiswa, jadwal penyaluran bantuan, serta rincian nominal yang diterima dinilai penting untuk mendukung kelancaran pendidikan mereka di luar Papua Tengah.

Hingga berita ini disusun, redaksi baru akan meminta tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, termasuk penjelasan mengenai mekanisme penyaluran tunjangan dan dasar penetapan nominal bantuan bagi mahasiswa UPH Jakarta.

[Nabire.Net]