Bupati Deiyai Minta Hasil FGD Pemenuhan Hak Anak Ditindaklanjuti

Deiyai, Bupati Deiyai, Melkianus Mote, S.T., menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memperkuat pemenuhan hak anak di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Penegasan tersebut disampaikan saat menutup kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan atau Regulasi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, Selasa (20/10/2026).

Penutupan kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Deiyai itu ditandai dengan pembacaan dan penyerahan rekomendasi hasil diskusi beserta rencana tindak lanjut untuk tahun 2027 kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah lanjutan untuk memperkuat kebijakan dan pelaksanaan program pemenuhan hak anak sesuai kebutuhan daerah serta kewenangan yang berlaku.

Bupati Deiyai Tekankan Kerja Sama Lintas Sektor

Dalam sambutan penutupannya, Melkianus Mote menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah berkontribusi dalam pembahasan penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak.

Ia berharap hasil diskusi tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memberikan manfaat bagi anak-anak dan keluarga di Kabupaten Deiyai.

“Ini pekerjaan mulia, pasti terlaksana kalau kita bekerja sama,” ujar Melkianus.

Menurutnya, pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan keluarga, lembaga pendidikan, gereja, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat secara luas.

Sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak dapat ditangani secara terarah dan berkelanjutan.

Pendekatan lintas sektor juga diharapkan membantu menyelaraskan peran masing-masing pihak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak di tingkat daerah.

Rekomendasi FGD Menjadi Acuan Tindak Lanjut 2027

Salah satu agenda penting dalam penutupan FGD tersebut adalah penyampaian rekomendasi hasil pembahasan dan rencana tindak lanjut untuk tahun 2027.

Rekomendasi dibacakan oleh pemateri sekaligus fasilitator kegiatan, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai. Dokumen tersebut juga ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir sebagai bagian dari proses penyampaian hasil kegiatan.

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan prioritas kebijakan, menyusun program, serta memperkuat koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan anak di daerah, kemampuan pemerintah daerah, pembagian kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, hasil FGD diharapkan tidak berhenti pada tahap perumusan rekomendasi, tetapi dapat menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan program yang berkesinambungan.

Pemenuhan Hak Anak Membutuhkan Dukungan Bersama

Pemenuhan hak anak mencakup berbagai aspek mendasar, mulai dari perlindungan, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, hingga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan dukungan lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Koordinasi yang baik di antara berbagai pihak menjadi salah satu unsur penting agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan sesuai kondisi dan kebutuhan anak.

Dalam konteks Papua Tengah, penyusunan kebijakan dan regulasi daerah mengenai pemenuhan hak anak menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan pelaksanaan program di tingkat daerah.

Melalui forum diskusi seperti FGD, para pemangku kepentingan dapat membahas kebutuhan, menyelaraskan pandangan, serta menyusun rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.

Meski demikian, manfaat kegiatan tersebut akan sangat bergantung pada tindak lanjut setelah forum berakhir, termasuk penerjemahan rekomendasi ke dalam program yang terukur dan pelaksanaan yang melibatkan pihak terkait.

Pemerintah Daerah Diharapkan Menindaklanjuti Hasil FGD

Penutupan FGD Penyusunan Kebijakan atau Regulasi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 menjadi tahap penting dalam penyampaian hasil pembahasan kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai.

Rencana tindak lanjut tahun 2027 diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menentukan langkah berikutnya dalam memperkuat penyelenggaraan pemenuhan hak anak.

Ke depan, implementasi rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi berkelanjutan, penetapan prioritas yang sesuai kebutuhan, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Dengan kerja sama yang berkesinambungan, upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Deiyai diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan mendukung terciptanya lingkungan yang aman bagi anak untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, perlindungan, serta kesempatan berkembang secara optimal.

[Nabire.Net]