BPKP Soroti Tata Kelola Keuangan Kampung di Nabire, Aparatur Diminta Tingkatkan Kapasitas

Nabire, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Tengah menyoroti masih lemahnya tata kelola keuangan dan pembangunan kampung di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Peningkatan kapasitas aparatur kampung dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas anggaran, memperbaiki pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), serta memastikan aset kampung memberikan manfaat bagi masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Nabire, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendorong pemerintah kampung agar mampu mengelola anggaran dan aset secara tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, Catur Budi Wibowo, mengatakan hasil pengawasan menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan maupun pembangunan kampung. Persoalan serupa juga ditemukan dalam pengelolaan BUMDes dan aset kampung.

Menurut Catur, kondisi tersebut membutuhkan pembinaan berkelanjutan agar aparatur kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Ia menegaskan, pemerintah kampung harus mampu mengelola keuangan dan aset secara bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Kampung Perlu Diperkuat

Catur menjelaskan, dana desa merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kewenangan dan sumber daya kepada kampung dalam melaksanakan pembangunan. Pengelolaan yang tepat diharapkan dapat mendorong kemandirian kampung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, kemampuan setiap kampung dalam mengelola anggaran dan melaksanakan pembangunan belum merata. Sebagian kampung telah menunjukkan perkembangan melalui berbagai inovasi, sedangkan kampung lainnya masih menghadapi kendala dalam ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Karena itu, BPKP mendorong agar pengalaman dan praktik baik dari kampung yang telah berhasil menjalankan program pembangunan dapat dibagikan kepada kampung lain.

Langkah tersebut diharapkan menjadi sarana pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mengurangi kesalahan administrasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Bupati Nabire Tekankan Transparansi Anggaran

Bupati Nabire, Mesak Magai, turut menekankan pentingnya pengelolaan keuangan kampung secara bertanggung jawab. Menurutnya, seluruh tahapan pengelolaan anggaran harus dilaksanakan sesuai prosedur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Ia meminta kepala kampung, sekretaris kampung, bendahara, serta perangkat kampung lainnya memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pemahaman tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran memiliki dasar administrasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, transparansi penggunaan anggaran dan ketepatan sasaran program juga menjadi perhatian. Pencatatan keuangan harus dilakukan secara lengkap, sedangkan laporan pertanggungjawaban perlu diselesaikan secara tepat waktu.

Mesak juga menilai pendampingan dari pemerintah distrik dan perangkat daerah terkait diperlukan untuk membantu kampung mengatasi persoalan yang muncul dalam pengelolaan keuangan.

Pembinaan dan evaluasi secara berkala diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kendala sejak dini sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang lebih jauh.

Tata Kelola yang Baik Diharapkan Tingkatkan Manfaat Pembangunan

Perbaikan tata kelola keuangan kampung tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan anggaran bagi kepentingan masyarakat.

Pengelolaan yang transparan dan akuntabel diharapkan membantu pemerintah kampung menetapkan prioritas program sesuai kebutuhan warga. Di sisi lain, pengelolaan BUMDes dan aset kampung yang lebih baik dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal.

Melalui workshop tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap muncul langkah konkret untuk memperbaiki administrasi keuangan, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mempercepat penyelesaian laporan pertanggungjawaban.

Penguatan kapasitas aparatur, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan diharapkan menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran kampung dikelola secara tertib dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ke depan, hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kampung bersama pemerintah distrik dan perangkat daerah terkait, sehingga perbaikan tata kelola tidak berhenti pada kegiatan workshop, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kampung.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]