BPKP Siap Kawal Pengelolaan Dana Otsus di Papua Tengah

Nabire, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Tengah menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Pengawasan terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi salah satu perhatian dalam kolaborasi tersebut.

Komitmen itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, Catur Budi Wibowo, setelah mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan dana Otsus yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis malam, 1 Oktober 2026.

Catur menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi yang lebih kuat antara BPKP dan pemerintah daerah. Menurutnya, hasil pembahasan yang dilakukan bersama dapat menjadi pijakan awal untuk memperkuat pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah.

Ia memastikan BPKP Perwakilan Papua Tengah siap mendukung pemerintah daerah melalui kerja sama yang lebih terarah, khususnya dalam aspek tata kelola dan pengelolaan keuangan pemerintah.

“Dari hasil diskusi kolaborasi hari ini, kami dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah siap untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” ujar Catur.

Kerja sama tersebut akan dilanjutkan dengan menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua pihak. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan sekaligus mendorong pengelolaan program pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan.

BPKP Siap Bersinergi dengan KPK

Selain menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, BPKP Papua Tengah juga membuka ruang kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi lintas lembaga dinilai penting dalam membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih kuat.

Catur mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu proses transisi dan penguatan fondasi pemerintahan di Papua Tengah.

“Kami juga siap bersinergi dengan KPK, sehingga transisi atau proses peletakan fondasi bisa berjalan lebih baik dan mulus,” katanya.

Penguatan tata kelola menjadi penting bagi Papua Tengah karena pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anggaran publik, termasuk dana Otsus, digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengawasan Tidak Hanya di Tingkat Provinsi

BPKP Papua Tengah menegaskan bahwa dukungan terhadap penguatan tata kelola tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Pemerintah kabupaten di wilayah Papua Tengah juga menjadi bagian dari upaya pengawalan tersebut.

Menurut Catur, kolaborasi harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan dalam praktik pemerintahan, bukan berhenti pada penandatanganan kesepakatan atau dokumen administratif.

“Sehingga bisa berdampak nyata bagi perubahan tata kelola pemerintahan di Papua Tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan, BPKP Perwakilan Papua Tengah siap membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Pada intinya, BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah siap membantu pengawalan penguatan tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi maupun kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah,” kata Catur.

Ke depan, tindak lanjut kesepakatan antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan serta tata kelola pemerintahan. Monitoring penggunaan dana Otsus juga diharapkan dapat terus dilakukan agar pemanfaatan anggaran daerah semakin terarah dan mendukung kepentingan masyarakat Papua Tengah.

[Nabire.Net]