INFO PAPUA TENGAH
Home » Blog » Pemkab Mimika Bangun Fasilitas Kepolisian Senilai Rp10,43 Miliar, Ditarget Rampung 90 Hari

Pemkab Mimika Bangun Fasilitas Kepolisian Senilai Rp10,43 Miliar, Ditarget Rampung 90 Hari

(Pemkab Mimika Bangun Fasilitas Kepolisian Senilai Rp10,43 Miliar, Ditarget Rampung 90 Hari)
(Pemkab Mimika Bangun Fasilitas Kepolisian Senilai Rp10,43 Miliar, Ditarget Rampung 90 Hari)

Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memperkuat dukungan terhadap pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan membangun sejumlah fasilitas pendukung kepolisian di beberapa wilayah. Empat paket pekerjaan dengan total nilai anggaran sekitar Rp10,43 miliar mulai dikerjakan pada 2026.

Pembangunan tersebut mencakup Polsek Agimuga, Polsek Kokonao, dua unit rumah dinas dokter kepolisian, serta penataan landscape dan pembangunan pagar Polsek Bandara. Seluruh proyek dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.

Peletakan batu pertama pembangunan fasilitas tersebut berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara Mimika, Mile 32, Jalan Agimuga, Distrik Kuala Kencana, Kamis, 1 Oktober 2026.

Pemkab Mimika Dukung Penguatan Pelayanan Kepolisian

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan pembangunan fasilitas tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap institusi kepolisian dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Johannes, kebutuhan pembangunan fasilitas baru diketahui secara lebih jelas setelah pemerintah daerah melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Mimika. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan sejumlah fasilitas milik aparat keamanan yang masih memerlukan pembenahan.

“Banyak fasilitas yang harus kita perbaiki, secara khusus dari Kepolisian dan juga TNI. Untuk itu, kita berharap ini merupakan sesuatu yang baik dan untuk menjaga kamtibmas di Kabupaten Mimika,” ujar Johannes.

Ia berharap pembangunan yang telah direncanakan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga fasilitas tersebut tidak terlalu lama berada dalam tahap pengerjaan.

Keberadaan fasilitas kepolisian yang memadai dinilai penting, terutama untuk mendukung personel yang bertugas di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi berbeda-beda.

Dua Rumah Dokter Kepolisian Ikut Dibangun

Selain membangun dan meningkatkan fasilitas kantor kepolisian, Pemkab Mimika juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dua unit rumah dinas dokter kepolisian.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan tenaga kesehatan yang bertugas di lingkungan pelayanan kesehatan kepolisian. Pemerintah daerah melihat ketersediaan tempat tinggal sebagai salah satu aspek pendukung agar tenaga dokter dapat menjalankan tugas secara optimal.

Dukungan terhadap fasilitas kesehatan juga mendapat perhatian dari Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini.

Ia mengatakan rumah sakit menjadi salah satu bentuk pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung, termasuk oleh masyarakat yang tidak sedang berurusan dengan persoalan hukum.

“Saya ingin meninggalkan pesan, kesan yang baik, dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Jermias.

Menurut dia, pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk kehadiran institusi kepolisian yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Kapolda Minta Proyek Rampung 90 Hari

Kapolda Papua Tengah meminta seluruh pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan komitmen yang telah disepakati.

Jermias menargetkan seluruh pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 90 hari. Ia juga meminta kontraktor memperhitungkan berbagai kendala di lapangan sejak awal sehingga tidak menjadi alasan keterlambatan pekerjaan.

“Barang ini bikin bagus. Apalagi Kokonao yang mana kota sejarah, kita harus bikin fasilitasnya bagus, biar polisi bisa melayani masyarakat di sana,” ujarnya.

Kokonao merupakan salah satu kawasan yang memiliki nilai sejarah di Mimika. Karena itu, menurut Jermias, pembangunan fasilitas kepolisian di wilayah tersebut perlu memperhatikan kualitas pekerjaan sehingga dapat mendukung pelayanan dalam jangka panjang.

Untuk menjaga pelaksanaan proyek tetap sesuai target, pengawasan akan dilakukan secara berkala. Kapolda telah meminta Kapolres menyiapkan tim yang bertugas memantau perkembangan pekerjaan.

Selain itu, unsur pengawasan lainnya juga akan dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap progres pembangunan.

“Saya dan dari Inspektorat Nabire juga akan cek setiap bulan. Saya akan suruh Irwasda datang cek, sampai sejauh mana perkembangan kalian,” kata Jermias.

Rincian Anggaran Empat Paket Pekerjaan

Berdasarkan laporan kegiatan pembangunan fasilitas pendukung Kesatuan Kepolisian di Kabupaten Mimika, total nilai DPA untuk empat paket pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp10,43 miliar.

Rinciannya, pembangunan Polsek Agimuga memiliki nilai DPA sebesar Rp3.159.716.397. Sementara pembangunan Polsek Kokonao mendapatkan alokasi Rp3.159.648.187.

Selanjutnya, pembangunan dua unit rumah dokter kepolisian memiliki nilai DPA sebesar Rp1.947.170.785. Adapun pekerjaan landscape dan pagar Polsek Bandara dialokasikan sebesar Rp2,17 miliar.

Dengan alokasi tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan tidak hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga meningkatkan kualitas fasilitas yang digunakan aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Diharapkan Perkuat Kamtibmas

Pembangunan fasilitas kepolisian di sejumlah wilayah Mimika diharapkan dapat memberikan dampak terhadap efektivitas pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fasilitas yang lebih memadai dapat menjadi bagian dari upaya mendukung personel kepolisian dalam menjalankan tugas, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan akses dan kondisi geografis tertentu.

Bagi pemerintah daerah, dukungan terhadap kepolisian merupakan bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang lebih baik. Sementara bagi kepolisian, keberadaan fasilitas yang layak diharapkan dapat memperkuat kehadiran aparat di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Mimika dan jajaran Polda Papua Tengah kini menunggu realisasi pekerjaan di lapangan. Dengan target penyelesaian 90 hari, progres pembangunan akan menjadi perhatian selama masa pelaksanaan proyek.

[Nabire.Net/Yosef Doo]

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.