Buka Latsar CPNS 2026, Bupati Nabire: CPNS Harus Siap Ditempatkan di Daerah Terpencil

Nabire, Bupati Nabire Mesak Magai meminta calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) 2026 memiliki kesiapan untuk menjalankan tugas di seluruh wilayah Kabupaten Nabire, termasuk distrik yang berada jauh dari pusat kota.

Pesan tersebut disampaikan Mesak ketika membuka Latsar CPNS dan orientasi pemerintahan di Aula KSK Nabire, Selasa (22/9/2026). Ia menekankan bahwa proses pembentukan aparatur tidak berhenti pada kelulusan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan menjalankan pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah.

Menurut Mesak, karakter geografis Nabire membuat distribusi aparatur menjadi persoalan penting. Wilayah kabupaten tersebut mencakup kawasan perkotaan, pesisir dan kepulauan, serta wilayah pegunungan dengan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda.

Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang bersedia menjalankan penugasan sesuai kebutuhan, bukan hanya memilih lokasi kerja yang dianggap nyaman.

CPNS Diminta Siap Bertugas di Mana Saja

Dalam arahannya kepada peserta, Mesak mengingatkan kembali komitmen yang telah disampaikan calon aparatur ketika mengikuti proses penerimaan ASN.

Ia menilai kesediaan ditempatkan sesuai kebutuhan merupakan bagian dari tanggung jawab seorang aparatur negara.

“Bapak Ibu sendiri yang berkomitmen, ‘Saya bersedia ditempatkan di mana saja’. Itu kan Bapak Ibu sendiri yang ucapkan,” kata Mesak.

Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemkab Nabire sebelumnya yang menekankan pemerataan penempatan ASN di seluruh wilayah. Pada 2025, Mesak menyebut ASN di Kabupaten Nabire harus menjalankan tugas di 15 distrik sesuai penempatan, termasuk pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Isu pemerataan aparatur kembali mencuat pada Maret 2026. Pemkab Nabire melaporkan masih menemukan kekurangan guru dan tenaga kesehatan di sejumlah wilayah 3T, sementara sebagian tenaga aparatur terkonsentrasi di kawasan perkotaan.

Guru dan Tenaga Kesehatan Jadi Perhatian

Mesak secara khusus meminta pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan.

Ia tidak ingin masih ditemukan sekolah dasar di distrik terpencil yang kekurangan guru, sementara tenaga pendidikan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah kota. Hal serupa berlaku bagi tenaga medis yang dibutuhkan masyarakat di wilayah yang akses pelayanannya terbatas.

“Untuk profesi guru, saya tidak mau dengar SD di distrik terpencil Kabupaten Nabire tidak ada guru. Untuk profesi kesehatan pun sama. Saya tidak mau dengar ada kekosongan tenaga medis,” tegasnya.

Kebijakan untuk memperkuat layanan dasar di wilayah terpencil juga telah menjadi perhatian Pemkab Nabire. Pada Maret lalu, Bupati Mesak menyatakan tenaga muda yang masih berstatus CPNS atau baru diangkat akan menjadi bagian dari evaluasi penempatan untuk mengisi kebutuhan di daerah 3T.

Sementara itu, ANTARA melaporkan Pemkab Nabire memprioritaskan formasi PPPK untuk tenaga guru dan kesehatan guna memperkuat pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan 3T.

Penempatan Tak Semata Berdasarkan Keinginan Pribadi

Mesak juga mengingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah agar tidak mempertahankan pegawai tertentu hanya karena dianggap sebagai tenaga andalan.

Menurutnya, kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan penempatan aparatur.

Ia bahkan meminta data nama peserta disampaikan kepadanya untuk menjadi bahan dalam menentukan penempatan sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

“Nama-nama kasih ke saya, penempatan tugas saya yang bagi,” ujarnya.

Bagi Mesak, penempatan ASN di wilayah yang membutuhkan pelayanan merupakan bagian dari konsekuensi pengabdian sebagai aparatur pemerintah.

Disiplin ASN Turut Disoroti

Selain pemerataan pegawai, Bupati Nabire menyoroti persoalan kedisiplinan selama jam kerja. Ia mengingatkan agar aparatur tidak menggunakan waktu kedinasan untuk aktivitas yang bertentangan dengan kewajiban sebagai pegawai.

Mesak juga meminta peserta Latsar memahami bahwa status ASN membawa tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah.

Menurutnya, kesejahteraan yang diterima aparatur harus diimbangi dengan disiplin, tanggung jawab dan kinerja.

Latsar, lanjut dia, tidak boleh hanya dipandang sebagai tahapan menuju pengangkatan sebagai ASN. Proses tersebut harus menjadi ruang pembentukan karakter, pemahaman tugas serta kesiapan menjalankan pelayanan publik.

Pelaksanaan Latsar CPNS Nabire 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung hingga Desember. Sebelumnya, Pemkab Nabire menyampaikan bahwa keseluruhan peserta masa prajabatan mencapai 2.381 orang yang terdiri atas kelompok K2, CPNS umum dan PPPK.

Dengan pelaksanaan Latsar tersebut, pemerintah daerah berharap calon aparatur memiliki kesiapan lebih baik sebelum ditempatkan pada organisasi perangkat daerah dan wilayah kerja masing-masing.

Bagi pemerintah, pemerataan aparatur terutama guru dan tenaga kesehatan menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat di distrik terpencil maupun wilayah pegunungan tetap memperoleh pelayanan dasar.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]