Ketua Yayasan Peduli Difabel Nabire Soroti PEPARDA Papua Tengah: “Mengapa Tidak Semua Diberi Kesempatan?”

Nabire, Pelaksanaan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARDA) I Provinsi Papua Tengah pada 18–19 September 2026 menuai sorotan dari kalangan warga disabilitas di Nabire. Persoalan yang mencuat adalah keterlibatan sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam ajang olahraga pelajar penyandang disabilitas tersebut.

Sorotan itu muncul setelah beredar informasi mengenai sejumlah SLB yang disebut tidak mendapatkan undangan atau tidak dilibatkan dalam kegiatan yang berlangsung di Nabire.

Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, beberapa sekolah yang disebut tidak mendapatkan undangan antara lain SLB Matahari Nabire, SLB KSK Nabire, SLB MIMIKA, SLB PNG Sinar Kasih, Yayasan Difabel, Sekolah Inklusi, serta sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus.

Sementara itu, sekolah yang disebut ikut dalam kegiatan antara lain SLB Negeri Pembina dan SLB Petra.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas di Papua Tengah.

Ketua Yayasan Peduli Difabel: Mengapa Tidak Semua Diberi Kesempatan?

Ketua Yayasan Peduli Difabel Nabire sekaligus Kepala SLB Matahari, Maria Yetiasaputri Kapitarauw, S.Sos., M.Si., MM., AWP, mempertanyakan mekanisme pelaksanaan kejuaraan tersebut.

Menurut Maria, masyarakat penyandang disabilitas di Nabire tidak hanya berasal dari sekolah yang disebut ikut dalam kegiatan. Ia menilai masih banyak atlet dan potensi penyandang disabilitas di Nabire yang seharusnya memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi.

“Warga disabilitas kan bukan hanya dari SLB Petra atau SLB Pembina,” ujar Maria dalam keterangannya, Minggu (20/9/2026).

Ia mengatakan, apabila informasi mengenai kejuaraan tersebut disampaikan secara terbuka, setidaknya informasi tersebut dapat disebarkan melalui sekolah-sekolah maupun grup komunikasi yang ada di lingkungan penyandang disabilitas.

Menurut dia, persoalan tersebut bukan semata mengenai pembuatan spanduk atau besarnya biaya sosialisasi, melainkan mengenai akses informasi dan kesempatan yang sama bagi para atlet disabilitas.

Atlet Disabilitas Nabire Disebut Pernah Bawa Prestasi

Maria juga menyoroti potensi atlet penyandang disabilitas di Nabire. Ia menyebut sejumlah penyandang disabilitas dari daerah tersebut sebelumnya telah memiliki pengalaman mengikuti kompetisi olahraga tingkat nasional.

“Teman-teman kita disabilitas tahun 2020 sudah menjadi atlet-atlet Peparnas. Nabire itu punya potensi besar disabilitasnya,” katanya.

Karena itu, menurut Maria, muncul rasa kecewa ketika sebagian warga disabilitas merasa tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam ajang olahraga yang secara khusus diperuntukkan bagi pelajar penyandang disabilitas.

Ia juga mengaku menerima informasi bahwa terdapat penyandang disabilitas yang datang ke lokasi kegiatan namun disebut tidak dapat mengikuti acara karena kegiatan tersebut diperuntukkan bagi SLB tertentu.

“Yang datang itu jelas-jelas kondisi para difabel dan para atlet-atlet Nabire,” ujarnya.

Pertanyakan Transparansi Panitia

Maria juga meminta agar mekanisme penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Ia mempertanyakan siapa pihak yang menjadi panitia, bagaimana mekanisme perekrutan atau pemilihan peserta, serta bagaimana informasi mengenai kegiatan disampaikan kepada sekolah dan komunitas penyandang disabilitas.

“Kalau kesannya sembunyi-sembunyi, ini banyak sekali teman-teman kita disabilitas yang merasa tidak dianggap,” katanya.

Maria bahkan menyebut muncul dugaan adanya “permainan” atau “konspirasi”. Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan dan dugaan dari pihak yang menyampaikan dan belum merupakan fakta yang terverifikasi secara independen.

Karena itu, ia mendorong adanya penjelasan terbuka dari pihak penyelenggara mengenai proses pelaksanaan PEPARDA I Papua Tengah.

Pertanyaan Besar tentang Kesetaraan

Persoalan tersebut pada akhirnya tidak hanya menyangkut siapa yang mengikuti perlombaan, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas mengenai kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam bidang olahraga.

Jika sebuah kejuaraan diperuntukkan bagi pelajar penyandang disabilitas, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kriteria peserta ditetapkan dan bagaimana seluruh SLB atau sekolah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh informasi mengenai kegiatan tersebut.

Apalagi, semangat olahraga bagi penyandang disabilitas tidak hanya berbicara mengenai kemenangan dan medali, tetapi juga mengenai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, membangun kepercayaan diri, serta mengembangkan potensi atlet.

Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa kesempatan hanya diberikan kepada kelompok atau sekolah tertentu.

Sorotan ini juga memunculkan harapan agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pihak penyelenggara memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan PEPARDA I Papua Tengah, termasuk kriteria peserta, proses undangan, serta sekolah atau atlet yang mendapatkan kesempatan mengikuti pertandingan.

Publik juga perlu mengetahui apakah seluruh SLB di Papua Tengah memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut dan bagaimana proses seleksi peserta dilakukan.

Jika memang terdapat sekolah yang tidak mendapatkan undangan, penjelasan mengenai alasan dan mekanismenya dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan transparan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang disampaikan warga disabilitas Nabire sederhana: jika semangat yang dibawa adalah kesetaraan dan “prestasi tanpa batas”, apakah kesempatan untuk berprestasi juga telah diberikan secara terbuka dan setara?

Hingga berita ini disusun, persoalan tersebut masih menunggu penjelasan dari pihak Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun panitia penyelenggara terkait mekanisme keterlibatan SLB dan peserta dalam Kejuaraan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARDA) I Papua Tengah.

[Nabire.Net]