Ratusan Insan Pers Ikuti Workshop Jurnalis Digital, Ini Pesan Pemkab Mimika

Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, meminta insan pers di daerah tersebut memperkuat profesionalisme dan kompetensi jurnalistik di tengah perubahan cepat ekosistem media digital.

Pesan itu mengemuka dalam Workshop Hubungan Media, Standardisasi Profesi dan Verifikasi Kompetensi Jurnalis Digital yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika di Hotel Horison Diana Timika, Selasa (15/9/2026).

Mengangkat tema “Pers Profesional, Informasi Berkualitas untuk Mimika yang Lebih Maju”, kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta. Mereka berasal dari kalangan jurnalis, organisasi profesi kewartawanan, insan pers, serta sejumlah pihak yang berkaitan dengan komunikasi publik.

Workshop tersebut dibuka Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika.

Tingkatkan Kompetensi Jurnalis

Ketua Panitia Martha Paulina Kemong mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menjawab tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks, khususnya setelah perkembangan teknologi membuat masyarakat dapat memperoleh dan menyebarkan informasi dengan sangat cepat.

Menurut Martha, jurnalis tidak hanya dituntut mampu menghasilkan berita dengan cepat, tetapi juga harus memahami standar profesi serta memegang teguh etika jurnalistik.

“Tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan kompetensi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik, mendorong penerapan standar profesi dan etika jurnalistik, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya verifikasi dan validasi informasi di era digital,” kata Martha.

Selain peningkatan kapasitas, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan media massa.

Martha menilai hubungan yang sehat antara pemerintah dan pers dibutuhkan agar informasi mengenai pembangunan daerah dapat disampaikan kepada masyarakat secara akurat dan berimbang.

Kecepatan Informasi Harus Diikuti Akurasi

Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Santy Sondang, pemerintah daerah menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat akibat perkembangan teknologi digital.

Informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama untuk menyebar kini dapat diterima masyarakat hanya dalam hitungan detik. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis karena tuntutan kecepatan publikasi semakin tinggi.

Namun, pemerintah mengingatkan bahwa kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi.

“Kecepatan dalam menyampaikan berita tidak boleh mengabaikan ketepatan informasi, keberimbangan, verifikasi fakta dan etika jurnalistik,” demikian pesan Bupati Mimika.

Pemerintah daerah juga mengingatkan jurnalis agar tidak menjadikan pernyataan satu pihak sebagai satu-satunya dasar dalam sebuah pemberitaan, terutama jika pernyataan tersebut menyangkut pihak lain.

Santy mencontohkan, apabila seorang pejabat atau pimpinan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pihak tertentu, jurnalis perlu melakukan konfirmasi kepada pihak yang disebut.

“Kalau mendapatkan atau sedang mewawancarai seorang pimpinan kemudian ada kalimat-kalimat yang perlu diverifikasi, itu harus diverifikasi ulang. Jangan hanya bersumber dari satu orang,” ujarnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahan pemberitaan sekaligus mengurangi risiko penyebaran misinformasi di tengah derasnya arus informasi digital.

Kompetensi Jadi Bagian Penting Profesi

Selain persoalan verifikasi, Pemkab Mimika juga menekankan pentingnya standardisasi profesi dan pengujian kompetensi bagi jurnalis.

Standardisasi profesi diharapkan dapat memastikan seorang jurnalis memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan profesinya.

Sementara itu, kompetensi menjadi salah satu indikator untuk melihat sejauh mana kemampuan profesional seorang jurnalis dalam menjalankan tugas.

“Jurnalis yang kompeten akan mampu menyajikan berita secara lebih akurat, berimbang, mendalam dan bertanggung jawab,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati Mimika.

Dengan kompetensi yang memadai, pers diharapkan tidak hanya mampu memberitakan sebuah peristiwa, tetapi juga memberikan konteks yang membantu masyarakat memahami persoalan secara lebih utuh.

Pers Diharapkan Jadi Mitra Pembangunan

Pemkab Mimika juga melihat media massa sebagai salah satu bagian penting dalam proses pembangunan daerah.

Media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah, tetapi juga diharapkan mampu mengangkat potensi daerah, memperkenalkan keberagaman masyarakat dan budaya, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Di sisi lain, media tetap memiliki fungsi kontrol sosial melalui kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, hubungan antara pemerintah dan media diharapkan dibangun berdasarkan keterbukaan dan profesionalisme, bukan sekadar hubungan publikasi.

“Hubungan pemerintah daerah dan media massa merupakan hubungan kemitraan yang harus dibangun atas dasar profesionalisme, keterbukaan, komunikasi yang baik dan saling menghormati,” katanya.

Hadirkan Narasumber Dewan Pers

Workshop tersebut menghadirkan Abdul Manan dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers sebagai salah satu narasumber.

Kehadiran Dewan Pers diharapkan memberikan pemahaman yang lebih kuat kepada peserta mengenai standar profesi, etika jurnalistik, verifikasi informasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi media di era digital.

Pemkab Mimika berharap materi yang diperoleh peserta tidak berhenti pada forum pelatihan, tetapi diterapkan dalam aktivitas jurnalistik sehari-hari.

Pemerintah menilai kebutuhan terhadap informasi yang kredibel semakin penting seiring meningkatnya penggunaan media digital oleh masyarakat.

“Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan sumber daya alam, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar, komunikasi yang sehat serta partisipasi masyarakat yang didukung oleh media yang profesional,” demikian pesan Bupati Mimika.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mimika berharap kualitas pemberitaan di daerah semakin baik dan pers dapat menjalankan perannya secara profesional dalam mengawal pembangunan serta menyuarakan kepentingan masyarakat.

[Nabire.Net/Yosef Doo]