Pembangkit Listrik Tenaga Surya Akan Dibangun di Nabire, Kebutuhan Lahan Jadi Tantangan

Nabire, Kabupaten Nabire menjadi salah satu wilayah di Papua Tengah yang mendapat porsi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program energi bersih berskala nasional. Untuk sistem kelistrikan Nabire, PLN menyiapkan kapasitas PLTS sebesar 18 megawatt-peak (MWp).

Rencana tersebut merupakan bagian dari program pembangunan PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) di berbagai wilayah Indonesia. Program nasional itu diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Bali pada 25 Agustus 2026.

Bagi Papua Tengah, proyek tersebut tidak hanya menyangkut penambahan kapasitas pembangkit. Pengembangan energi surya juga menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.

Nabire Dapat Alokasi 18 MWp

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nabire, Paulinus Mahuse, mengungkapkan bahwa Nabire memperoleh alokasi sekitar 18 MWp untuk memperkuat sistem kelistrikan di daerah tersebut.

“Di Nabire, untuk sistem di Nabire kita kebagian sekitar 18 MWp. Kemudian di empat kabupaten lainnya, yaitu Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya, sekitar 45 MWp,” kata Paulinus di Nabire, Sabtu.

Dengan demikian, total alokasi untuk lima wilayah di Papua Tengah mencapai sekitar 63 MWp.

Namun, realisasi proyek tidak semata-mata bergantung pada kapasitas yang telah ditetapkan. Persoalan lahan menjadi salah satu pekerjaan besar yang harus diselesaikan sebelum pembangunan dimulai.

Butuh Sedikitnya 18 Hektare

PLN memperkirakan pembangunan PLTS Nabire membutuhkan lahan minimal sekitar 18 hektare, menggunakan perhitungan kebutuhan rata-rata satu hektare untuk setiap 1 MWp kapasitas pembangkit.

Kendati demikian, PLN tidak mensyaratkan seluruh lahan berada dalam satu kawasan. Pembangunan dapat dilakukan di beberapa lokasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis Papua serta kebutuhan sistem kelistrikan.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai memegang peran penting dalam menyiapkan lokasi yang memungkinkan untuk pengembangan PLTS.

“Kami akan mendorong kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait dukungan untuk penyiapan lahan,” ujar Paulinus.

KIPP Papua Tengah Masuk Pertimbangan

Salah satu lokasi yang tengah dilirik PLN adalah kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Tengah.

Menurut Paulinus, masih terdapat ruang yang dapat dipertimbangkan untuk pembangunan pembangkit energi surya di kawasan tersebut. Jika terealisasi, PLTS di KIPP berpotensi mendukung konsep kawasan pemerintahan yang lebih ramah lingkungan.

Kebutuhan listrik KIPP sendiri diperkirakan mencapai sekitar 6 MW. PLN mengupayakan kebutuhan tersebut dapat ditopang melalui kombinasi PLTS dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang sudah tersedia.

Sistem Nabire Masih Memiliki Cadangan

Dari sisi pasokan, sistem kelistrikan Nabire saat ini memiliki total kapasitas pembangkit sekitar 42,4 MW. Sementara itu, beban puncak berada di kisaran 29,3 MW.

Tambahan pembangkit surya diharapkan memberikan ruang penguatan sistem sekaligus meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran kelistrikan Nabire.

Sementara itu, sekitar 45 MWp lainnya dialokasikan untuk Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya. Pembangunannya direncanakan tersebar di sejumlah kampung dengan menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing.

Ke depan, keberhasilan program PLTS di Papua Tengah akan sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, kondisi geografis, ketersediaan lahan, serta koordinasi antara PLN dan pemerintah daerah.

Bagi Nabire dan wilayah sekitarnya, alokasi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan listrik sekaligus membuka jalan menuju sistem energi yang lebih bersih.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]