Forum Peduli Masyarakat Papua Tengah Desak Pembebasan 9 Warga Sipil di Jila

Nabire, Forum Peduli Kemanusiaan Papua Tengah menyuarakan keprihatinan atas kondisi keamanan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Forum tersebut mendesak pemerintah dan aparat keamanan segera mengambil langkah untuk memastikan keselamatan warga sipil yang disebut menjadi korban penyanderaan.

Aspirasi itu disampaikan pimpinan orasi Forum Peduli Kemanusiaan Papua Tengah, Jeri Etigai Muyapa, dalam aksi di depan Gedung DPR Papua Tengah, Senin (24/8/2026).

Jeri meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, DPR Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta seluruh pemangku kepentingan mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam menangani persoalan keamanan di wilayah tersebut.

Menurutnya, masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban dari konflik atau kepentingan pihak tertentu.

“Kami meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, DPR Papua Tengah, pemerintah daerah dan Bupati Mimika untuk segera mengutamakan nilai kemanusiaan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kepentingan ataupun persoalan pihak-pihak tertentu,” ujar Jeri.

Ia juga menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk kelompok bersenjata dan aparat keamanan TNI-Polri, agar tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran.

Jeri menegaskan, setiap persoalan seharusnya diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa mengorbankan kehidupan masyarakat.

“Kalau ada persoalan, selesaikan dengan pihak yang berkepentingan. Jangan mengganggu kehidupan masyarakat atau warga sipil yang ada di Papua Tengah,” tegasnya.

Desak Pemerintah Turun ke Lapangan

Forum Peduli Kemanusiaan Papua Tengah juga meminta pemerintah daerah bersama TNI-Polri memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali.

Menurut forum tersebut, langkah cepat diperlukan untuk mencegah situasi keamanan berkembang menjadi kekacauan yang dapat semakin merugikan masyarakat.

Dalam aksi itu, forum menyampaikan enam tuntutan utama. Pertama, mereka mengecam segala bentuk kekerasan dan penyanderaan terhadap warga sipil, termasuk tenaga kesehatan, tenaga pendidik, serta pilot yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat di Tanah Papua.

Kedua, DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah didesak segera mengambil langkah cepat, tegas, dan terukur guna memastikan keselamatan warga yang disebut disandera serta membuka kembali akses keluar-masuk masyarakat.

Ketiga, forum meminta agar masyarakat sipil tidak dijadikan korban untuk kepentingan politik.

Keempat, mereka mendesak pembebasan sembilan warga sipil asal Papua Tengah yang disebut berasal dari Distrik Jila, Kabupaten Mimika, dan diduga disandera oleh kelompok yang disebut dalam tuntutan sebagai TPNPB-OPM.

Kelima, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika diminta turun langsung ke lapangan serta berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk mengupayakan pembebasan warga tersebut.

Keenam, forum mengecam aksi penyanderaan yang dinilai tidak bertanggung jawab karena mengorbankan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik.

Forum Peduli Kemanusiaan Papua Tengah berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan pernyataan, tetapi segera melakukan langkah konkret untuk melindungi masyarakat. Keselamatan warga sipil, khususnya mereka yang berada di wilayah terdampak konflik, dinilai harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan persoalan keamanan di Papua Tengah.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]