DPR Papua Tengah Dukung Subsidi Pesawat, Anis Labene Minta Tiket Tak Dipermainkan Calo

Nabire, Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan subsidi penerbangan ke sejumlah wilayah di delapan kabupaten mendapat apresiasi dari DPR Papua Tengah. Namun, program tersebut diminta dibarengi pengawasan ketat agar manfaat subsidi benar-benar diterima masyarakat dan tidak berubah menjadi peluang bisnis bagi calo tiket.

Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Anis Labene, mengatakan subsidi penerbangan merupakan kebijakan penting mengingat kondisi geografis Papua Tengah yang membuat sejumlah wilayah sangat bergantung pada transportasi udara.

Penerbangan bersubsidi tersebut menghubungkan ibu kota Provinsi Papua Tengah dengan sejumlah kabupaten yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat.

Anis menyebut rute dari ibu kota provinsi menuju wilayah seperti Ilaga di Kabupaten Puncak, Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, serta Mulia di Kabupaten Puncak Jaya menjadi bagian dari akses yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Menurutnya, frekuensi penerbangan juga disesuaikan dengan kondisi akses masing-masing wilayah. Daerah yang memiliki keterbatasan jaringan transportasi darat mendapatkan dukungan penerbangan dengan frekuensi lebih banyak, sementara wilayah lain memperoleh jadwal penerbangan yang disesuaikan.

“Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas kebijakan subsidi ini,” kata Anis.

Jangan Sampai Subsidi Dimanfaatkan Calo

Di balik apresiasi tersebut, Anis mengingatkan adanya potensi persoalan dalam distribusi tiket penerbangan bersubsidi.

Ia mengaku berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi, tiket yang seharusnya membantu masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Tiket dibeli kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak ikut mengawasi mekanisme penjualan tiket.

“Kami tidak ingin ada permainan ataupun pungutan-pungutan liar dan penjualan tiket dengan harga yang tidak setara,” ujarnya.

Anis menilai pengawasan harus dilakukan sejak tiket disediakan hingga diterima masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat yang menjadi sasaran program benar-benar mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut.

Menurut dia, jangan sampai kebijakan yang dirancang untuk menekan biaya transportasi justru membuat masyarakat harus membayar lebih mahal karena ulah pihak-pihak tertentu.

Kabupaten Diminta Ikut Beri Subsidi

Selain mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Anis meminta pemerintah kabupaten tidak hanya menjadi penerima manfaat.

Menurutnya, subsidi penerbangan dari ibu kota provinsi menuju kabupaten perlu dilanjutkan dengan kebijakan serupa di tingkat kabupaten. Pemerintah kabupaten diharapkan membantu membuka akses transportasi dari ibu kota kabupaten menuju distrik-distrik yang sulit dijangkau.

“Kalau pemerintah provinsi sudah memberikan subsidi dari provinsi ke kabupaten, kami harap pemerintah kabupaten juga mengambil bagian,” kata Anis.

Ia menilai kebijakan tersebut penting karena masyarakat di sejumlah distrik masih menghadapi keterbatasan akses transportasi. Kondisi geografis dan jarak antarkawasan membuat penerbangan menjadi salah satu pilihan utama untuk menjangkau wilayah tertentu.

Anis mendorong para bupati di delapan kabupaten Papua Tengah mempertimbangkan penambahan subsidi apabila program serupa sudah berjalan.

Dengan demikian, manfaat subsidi tidak berhenti di ibu kota kabupaten, tetapi dapat diteruskan hingga masyarakat di tingkat distrik.

Pengawasan Jadi Kunci

DPR Papua Tengah menilai keberhasilan program subsidi penerbangan tidak hanya diukur dari tersedianya pesawat atau tiket dengan harga lebih terjangkau. Yang tidak kalah penting adalah memastikan program tersebut tepat sasaran.

Anis berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten membangun mekanisme pengawasan bersama untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, maupun penjualan kembali tiket dengan harga yang tidak wajar.

Program subsidi, kata dia, harus menjadi instrumen untuk membuka konektivitas dan membantu masyarakat, bukan menjadi celah bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.

“Kita semua harus mengambil bagian dan memperhatikan hal ini,” tegas Anis.

Ia berharap kebijakan subsidi penerbangan dapat terus diperkuat, baik dari sisi jumlah penerbangan maupun cakupan wilayah. Dengan dukungan pemerintah kabupaten, akses dari kabupaten menuju distrik juga diharapkan semakin terbuka.

Bagi Papua Tengah, konektivitas transportasi bukan hanya persoalan mobilitas, tetapi juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, serta aktivitas ekonomi.

Karena itu, DPR Papua Tengah mendorong agar subsidi penerbangan dipertahankan sekaligus diawasi secara serius sehingga tujuan awal program, yakni membantu masyarakat dan membuka keterisolasian wilayah, benar-benar dapat diwujudkan.

[Nabire.Net]