Ratusan Mahasiswa Intan Jaya Kepung DPR Papua Tengah, Ini Dua Tuntutan Utamanya

Nabire, Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi unjuk rasa damai di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (23/7/2026). Aksi yang mengusung tema “Militer Membunuh Rakyat Intan Jaya” tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya.

Dalam aksi tersebut, GPMI-I menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, mereka meminta pembentukan tim investigasi guna mengusut berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menurut mereka terjadi di Intan Jaya. Kedua, mereka mendesak pemerintah memfasilitasi dialog antara mahasiswa, masyarakat Intan Jaya, Presiden Republik Indonesia, dan Menteri Pertahanan sebagai langkah mencari penyelesaian konflik.

Massa Berkumpul di Lima Titik Sebelum Bergerak ke DPR Papua Tengah

Sejak pagi, peserta aksi berkumpul di lima lokasi berbeda di Kota Nabire, yakni kawasan SP1, Jepara II, Pasar Karang, Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM), dan Siriwini. Sebagian massa kemudian bergerak menuju Kantor DPR Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi.

Selama aksi berlangsung, para demonstran membawa berbagai poster berisi kritik terhadap situasi di Intan Jaya. Di antaranya bertuliskan “Mama saya ditembak oleh TNI tapi bupati kabur”, “Intan Jaya darurat militer nonorganik”, “Asap bom yang dijatuhkan oleh TNI”, hingga “Salibkan Bupati Aner Maisini”.

Setibanya di halaman Kantor DPR Papua Tengah, massa memilih bertahan sambil menunggu kehadiran Gubernur Papua Tengah maupun Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah agar dapat menerima aspirasi mereka secara langsung.

Dalam orasinya, salah seorang perwakilan massa menyatakan peserta aksi akan tetap berada di lokasi apabila kedua pejabat tersebut tidak hadir.

“Kalau Ketua MRP Papua Tengah dan Gubernur Papua Tengah tidak hadir di sini, maka kami akan jadikan tempat ini sebagai tempat putar kopi selama satu minggu,” ujar salah satu orator.

Hingga berita ini ditulis, massa masih berada di halaman DPR Papua Tengah sambil menunggu respons dari pemerintah daerah.

Dua Tuntutan Utama GPMI-I

Melalui pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Lapangan Umum Feri Japugau, GPMI-I meminta pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk mengusut sejumlah peristiwa yang mereka sebut sebagai dugaan pelanggaran HAM di Intan Jaya.

Peristiwa yang mereka soroti meliputi kasus Soanggama, penembakan terhadap seorang ibu hamil, pembunuhan seorang gembala, serta sejumlah insiden lain yang menurut mereka belum memperoleh penyelesaian hukum.

Selain itu, GPMI-I meminta DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi dialog antara mahasiswa, tokoh masyarakat Intan Jaya, Presiden Republik Indonesia, dan Menteri Pertahanan guna membahas penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Koordinator Lapangan Umum Feri Japugau, Wakil Koordinator Lapangan Yosafat Mujijau, serta penanggung jawab aksi Marthen Hagisimijau, Melianus Sondegau, dan Ayub Wandagau.

GPMI-I Soroti Dampak Konflik di Intan Jaya

Dalam dokumen yang dibagikan kepada publik, GPMI-I menyatakan konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya telah berlangsung sejak 2019 hingga 2026 dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Mereka menilai konflik berdampak terhadap keamanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerintahan, hingga kondisi sosial ekonomi warga.

Organisasi tersebut juga mengklaim masih banyak masyarakat yang mengungsi, aktivitas sekolah terganggu, pelayanan kesehatan tidak berjalan optimal, serta sebagian layanan pemerintahan mengalami hambatan.

Selain itu, GPMI-I menyampaikan keberatan terhadap keberadaan sejumlah pos keamanan di wilayah Intan Jaya yang menurut mereka memengaruhi ruang-ruang sipil dan aktivitas masyarakat.

Mereka turut memaparkan data internal mengenai korban sipil, jumlah pengungsi, serta kondisi sekolah dan puskesmas di Intan Jaya.

Namun demikian, seluruh data dan klaim tersebut merupakan informasi yang disampaikan oleh GPMI-I dalam pernyataan sikap mereka dan belum dapat diverifikasi secara independen. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah maupun aparat keamanan terkait klaim tersebut.

Kapolres Nabire: Penyampaian Aspirasi Berjalan Aman

Pengamanan aksi melibatkan sekitar 650 personel gabungan TNI dan Polri. Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu turun langsung memantau situasi di sejumlah titik, termasuk kawasan Hotel Adaman, Bumiwonorejo.

Samuel mengatakan kepolisian mengedepankan pelayanan sekaligus pengamanan agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara tertib.

“Hari ini kami melaksanakan pengamanan dan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi dari sebagian masyarakat yang mengatasnamakan gabungan mahasiswa Intan Jaya. Secara umum situasi masih aman dan kondusif,” kata Samuel.

Menurutnya, kepolisian telah menerima surat pemberitahuan mengenai lokasi berkumpul massa. Aparat kemudian mengatur pola pengamanan bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Samuel menjelaskan seluruh pihak sebelumnya menyepakati agar peserta aksi tidak melakukan long march dari seluruh titik kumpul secara bersamaan. Langkah tersebut bertujuan mengurangi kemacetan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun penyusupan pihak-pihak yang dapat memicu kericuhan.

Ia menegaskan kepolisian tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum karena hak tersebut dijamin oleh undang-undang.

“Kami tidak pernah melarang penyampaian aspirasi. Yang kami lakukan adalah mengatur agar penyampaian pendapat tetap berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Kapolres juga mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR Papua Tengah agar perwakilan massa dapat diterima secara resmi sehingga aspirasi mereka tersampaikan melalui mekanisme yang tersedia.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat Nabire tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dan segera melapor kepada aparat apabila menemukan potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung.

[Nabire.Net/Sitti Hawa/Musa Boma]