Gubernur Papua Tengah Wajibkan 30 Persen Dana Otsus untuk Pendidikan, Jangkauan SSH akan Diperluas

Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat komitmennya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Senin (20/7/2026).

Gubernur Papua Tengah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, menegaskan bahwa program SSH harus menjadi instrumen untuk membentuk generasi Papua Tengah yang cerdas, disiplin, berkarakter, dan berintegritas. Pemerintah juga meminta seluruh kabupaten mempersiapkan dukungan anggaran dan infrastruktur agar program berjalan efektif.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari tidak hanya berfokus pada penambahan durasi belajar di sekolah. Program tersebut harus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membangun karakter peserta didik.

Disebutkan bahwa pelaksanaan SSH selaras dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Karena itu, setiap sekolah pelaksana harus menghadirkan pembelajaran yang inovatif, lingkungan belajar yang aman, serta mampu mengembangkan minat dan bakat siswa.

“SSH tidak boleh hanya dipahami sebagai penambahan waktu belajar, tetapi harus memperkuat proses pembelajaran, karakter, minat dan bakat, serta pendampingan peserta didik secara terarah,” ujar dr. Silwanus Sumule saat membacakan sambutan gubernur.

Pemerintah berharap seminar tersebut menghasilkan langkah operasional yang jelas, termasuk sistem evaluasi berkala dengan melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, hingga peserta didik.

Gubernur Minta 30 Persen Dana Otsus Dialokasikan untuk Pendidikan

Salah satu poin penting dalam seminar tersebut ialah penegasan mengenai pengalokasian anggaran pendidikan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengacu pada Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT yang mewajibkan pengalokasian minimal 30 persen Dana Otonomi Khusus (Otsus) bidang pendidikan mulai Tahun Anggaran 2027.

Gubernur meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Tengah bersama delapan pemerintah kabupaten menaati ketentuan tersebut saat menyusun APBD.

Dana tersebut akan mendukung pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sekaligus menunjang operasional Sekolah Sepanjang Hari di seluruh wilayah Papua Tengah.

Selain itu, pemerintah juga meminta setiap Dinas Pendidikan Kabupaten aktif mendampingi sekolah agar pelaksanaan program berlangsung sesuai target.

Infrastruktur dan Internet Jadi Prioritas

Pemerintah menilai keberhasilan SSH membutuhkan dukungan lintas sektor.

Karena itu, Gubernur Papua Tengah meminta Dinas PUPR mempercepat renovasi gedung sekolah, pembangunan sanitasi, penyediaan air bersih, hingga perlindungan sekolah di wilayah pesisir.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika diminta memastikan seluruh sekolah memperoleh akses internet yang andal.

Pemerintah juga berharap PT PLN memprioritaskan penyediaan listrik dan penerangan di lingkungan sekolah sehingga proses belajar dapat berlangsung optimal.

Kolaborasi antarlembaga tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas.

SSH Harus Menjangkau Pedalaman Papua Tengah

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengingatkan agar pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan.

Dalam sambutan gubernur ditegaskan bahwa program SSH di Kabupaten Nabire harus diperluas secara bertahap hingga menjangkau Topo, Siriwo, dan berbagai wilayah pedalaman lainnya.

Langkah tersebut bertujuan menghadirkan pemerataan layanan pendidikan sehingga setiap anak Papua memiliki kesempatan belajar yang sama tanpa memandang lokasi tempat tinggal.

“Pemerataan mutu pendidikan adalah komitmen kita agar setiap anak memperoleh layanan yang setara,” demikian isi sambutan gubernur.

Pemerintah Akan Redistribusi Guru

Selain memperkuat infrastruktur, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga akan melakukan pemerataan tenaga pendidik.

Gubernur menginstruksikan Dinas Pendidikan bersama BKPSDM tingkat provinsi maupun kabupaten segera memetakan kebutuhan guru di setiap sekolah.

Langkah tersebut bertujuan mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik yang selama ini masih terjadi.

“Pemetaan harus segera dilakukan. Jangan ada sekolah yang kelebihan guru, sementara sekolah di pedalaman masih kekurangan,” tegasnya.

Pemerintah juga meminta seluruh kepala sekolah dan guru mengelola kegiatan akademik secara seimbang dengan pembinaan karakter, olahraga, seni, budaya, dan kegiatan keagamaan, tanpa mengabaikan kesehatan maupun kenyamanan peserta didik.

Investasi Pendidikan untuk Masa Depan Papua Tengah

Menutup sambutannya, Gubernur Papua Tengah menegaskan bahwa transformasi pendidikan hanya dapat terwujud melalui kerja sama seluruh pihak.

Pemerintah menilai investasi terbaik bagi Papua Tengah ialah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda sebagai pewaris masa depan Tanah Papua.

Melalui Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Papua Tengah.

Seminar tersebut dihadiri Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, pimpinan DPR Papua Tengah, Kepala BP3OKP Papua Tengah, Rektor Universitas Papua, BPMP Papua, BGTK Papua, Prof. Dr. Dra. Yohana Susana Yembise, Drs. James Modouw, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, kepala OPD, kepala dinas pendidikan kabupaten, kepala sekolah pelaksana SSH, serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan berbagai mitra pendidikan.

[Nabire.Net]