Puncak Jaya Jadi Tuan Rumah Raker Kesda I Papua Tengah 2026, Fokus Pemerataan Layanan Kesehatan

Puncak Jaya, 2 Juli 2026 – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) ke-1 Tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Kabupaten Puncak Jaya, Kamis (2/7/2026). Mengusung tema “Mekar di Puncak Jaya, Menerangi Papua Tengah”, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Papua Tengah.

Raker Kesda dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah dr. Silwanus A. Sumule, S.Pog (K), Dirjen Farmalkes Kementerian Kesehatan RI Dr. Jefri Adrianto, M.APP., Sc., Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah dr. Agus, M.Kes., CH., Med., CHT., SP., KKLP, pimpinan DPRK Puncak Jaya, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya Yubelina Enumbi, SE., MM., MH., kepala dinas kesehatan kabupaten se-Papua Tengah, direktur rumah sakit, tenaga kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Berbagai isu strategis menjadi fokus pembahasan dalam rapat kerja tersebut, mulai dari evaluasi program kesehatan, peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, penguatan sumber daya manusia kesehatan, percepatan penurunan angka stunting, pengendalian penyakit menular, hingga pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.

Mewakili Bupati Puncak Jaya, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Yubelina Enumbi, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Puncak Jaya sebagai tuan rumah Raker Kesda pertama tingkat Provinsi Papua Tengah.

Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Kabupaten Puncak Jaya aman untuk dikunjungi dan mampu menjadi lokasi pelaksanaan agenda pemerintahan berskala provinsi.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Puncak Jaya aman. Selama ini mungkin banyak yang berpikir datang ke Puncak Jaya tidak aman, namun hari ini kita buktikan bersama bahwa seluruh peserta dapat hadir dan mengikuti kegiatan dengan aman,” ujarnya.

Di sisi lain, Yubelina mengungkapkan sejumlah tantangan besar dalam pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan. Kondisi geografis yang ekstrem membuat proses evakuasi pasien sangat bergantung pada transportasi udara, sementara cuaca buruk kerap menghambat proses rujukan pasien dalam kondisi darurat.

Ia juga menyampaikan bahwa dari 10 puskesmas yang aktif di Kabupaten Puncak Jaya, sebagian besar masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat.

Sebagai upaya menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya meresmikan peningkatan status RSUD Mulia menjadi rumah sakit rujukan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan rujukan pasien ke luar daerah yang selama ini membutuhkan biaya tinggi dan memiliki risiko besar.

Yubelina berharap Raker Kesda mampu menghasilkan kebijakan strategis untuk mengatasi ketimpangan fasilitas kesehatan dan kekurangan tenaga medis, khususnya di wilayah pegunungan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus A. Sumule, menegaskan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan di delapan kabupaten Papua Tengah masih menghadapi tantangan berat akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Menurutnya, tantangan tersebut berdampak langsung terhadap distribusi tenaga kesehatan, pengiriman logistik obat, hingga keselamatan tenaga medis yang bertugas di lapangan.

Ia menjelaskan sejumlah persoalan prioritas yang menjadi fokus Raker Kesda, di antaranya ketidaksesuaian rasio tenaga kesehatan, khususnya bidan, distribusi obat melalui jalur udara yang membutuhkan biaya tinggi, jaminan keamanan tenaga kesehatan, pembenahan sistem rujukan, penyelesaian administrasi BPJS, hingga percepatan penyusunan anggaran kesehatan Tahun 2027.

Silwanus menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan validasi data tenaga kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan sebagai dasar pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan di Papua Tengah.

Ia juga meminta dukungan Direktorat Jenderal Farmalkes agar dapat menghadirkan solusi inovatif dalam distribusi logistik obat ke wilayah pegunungan yang selama ini sangat bergantung pada transportasi udara.

Terkait keamanan tenaga medis, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan tidak akan memaksakan penempatan dokter maupun perawat di distrik yang belum memiliki jaminan keamanan. Pemerintah daerah diminta memastikan keselamatan petugas kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, sistem rujukan kesehatan yang saat ini masih bertumpu pada Kabupaten Mimika dan Nabire juga menjadi perhatian. Pemerintah mendorong penyempurnaan tata kelola pembiayaan BPJS, termasuk pencegahan klaim ganda agar anggaran kesehatan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Melalui Raker Kesda I Papua Tengah Tahun 2026 ini, pemerintah berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat sistem pelayanan kesehatan, memperluas pemerataan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, meningkatkan akses logistik kesehatan, serta mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan masyarakat Papua Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

[Nabire.Net]