Gereja Bethel Melanesian Gold Papua Usulkan Perumahan Khusus Pendeta ke Komite Otsus Papua

Jakarta, 27 Mei 2026 – Gereja Bethel Melanesian Gold Sinode Papua mengajukan usulan pembangunan perumahan khusus bagi para pendeta di Tanah Papua melalui audiensi bersama Komite Eksekusi Percepatan Otonomi Khusus Papua, Senin (25/5/2026), di Gedung Pramuka, Jakarta Pusat.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Aleks Kapissa yang mewakili Ketua Komite beserta anggota.

Dalam pertemuan itu, Aleks Kapissa menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu mengawal aspirasi para hamba Tuhan terkait pembangunan perumahan khusus pendeta di wilayah Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

“Berkaitan dengan usulan bapak dan ibu, kami dari Komite Eksekusi Percepatan Otonomi Khusus Papua akan menolong mengawal aspirasi para hamba Tuhan dan akan melaporkannya kepada Ketua Komite serta para anggota untuk memberikan advokasi dan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku,” ujar Aleks Kapissa.

Ia menjelaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan para perwakilan gereja telah diterima dan selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia guna ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami akan menyampaikan hal ini kepada Ketua Komite untuk dibicarakan bersama Menteri PKP maupun pejabat terkait di lingkungan kementerian. Kami juga berjanji memberikan advokasi dan pendampingan kepada pihak gereja dalam proses di kementerian,” katanya.

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh gereja dan perwakilan denominasi gereja di Tanah Papua. Mereka hadir mewakili para pendeta dari Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Beberapa tokoh yang hadir di antaranya Nino R. Rumabar, Yoop Suebu, serta Didi I. Naya.

Dalam keterangannya kepada media, Pdt. Didi I. Naya menjelaskan bahwa proposal pembangunan perumahan khusus pendeta tersebut telah diajukan sejak Agustus 2025 oleh Gereja Bethel Melanesian Gold Sinode Papua.

Menurutnya, usulan tersebut mendapat tanggapan positif dari Kementerian PKP RI sehingga pihak gereja terus melakukan tindak lanjut melalui Komite Eksekusi Percepatan Otonomi Khusus Papua.

“Proposal sudah diajukan sejak Agustus 2025 dan mendapat respon baik dari Kementerian PKP RI. Kehadiran tim di Jakarta ini untuk menindaklanjuti usulan tersebut melalui Komite Eksekusi Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua,” jelasnya.

Pihak gereja berharap usulan pembangunan rumah khusus pendeta ini dapat segera direalisasikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para hamba Tuhan di Tanah Papua.

[Nabire.Net/Musa Boma]