Pemkab Mimika dan DPR Papua Tengah Bahas Krisis Akses Transportasi Pesisir

Mimika, 5 Mei 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah menggelar hearing bersama Pemerintah Kabupaten Mimika dan para pemangku kepentingan guna membahas kendala pelayanan kapal perintis ke Dermaga Sipu-Sipu, Distrik Jita, serta persoalan pengelolaan tailing, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Mimika ini dibuka oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati, unsur akademisi, perwakilan masyarakat terdampak, serta dihadiri Kapolda Papua Tengah, Jeremias Rontini.

Ketua STIH Mimika, Maria Florida Kotorok, menjelaskan bahwa hearing ini menjadi forum strategis untuk merumuskan solusi atas dua persoalan utama yang dihadapi masyarakat, yakni keterbatasan akses transportasi laut dan dampak pengelolaan tailing.

Menurutnya, kondisi jalur sungai dan laut yang semakin sulit dilalui telah menyebabkan sejumlah wilayah pesisir mengalami keterisolasian.

“Banyak masyarakat yang terisolir karena jalur transportasi air tidak lagi dapat dilalui secara optimal, baik oleh kapal perintis maupun perahu kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobai, menegaskan bahwa persoalan akses transportasi menjadi prioritas yang harus segera ditangani.

Ia menyebut, berbagai upaya, termasuk lobi ke pemerintah pusat, telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, diperlukan langkah konkret agar masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya.

“Kita tidak bisa hanya berhenti pada wacana. Harus ada solusi nyata agar akses transportasi kembali berjalan dengan biaya yang terjangkau,” tegasnya.

Selain transportasi, isu pengelolaan tailing juga menjadi perhatian serius karena dinilai berdampak luas terhadap lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. DPR Papua Tengah mendorong keterlibatan lintas sektor dalam penanganan masalah tersebut.

Kapolda Papua Tengah, Jeremias Rontini, menyatakan dukungannya terhadap upaya penyelesaian kedua persoalan tersebut. Ia berharap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan.

“Jika program berjalan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya, maka situasi keamanan akan lebih kondusif,” katanya.

Di sisi lain, Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan bahwa kondisi wilayah pesisir, termasuk kawasan pelabuhan, terus mengalami perubahan akibat sedimentasi yang cukup parah.

Menurutnya, pendangkalan yang terjadi telah menghambat aktivitas transportasi air secara signifikan.

“Sekarang kondisinya sudah seperti daratan berpasir. Bahkan ada lokasi yang dulunya jalur air, kini bisa dilalui orang berjalan kaki. Ini persoalan serius yang harus segera ditangani bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk perlindungan kawasan pelabuhan. Namun dinamika alam dan aktivitas di lapangan membuat persoalan tersebut terus berulang.

Melalui hearing ini, DPR Papua Tengah berharap dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang segera ditindaklanjuti, sehingga permasalahan akses transportasi dan pengelolaan lingkungan di Mimika dapat diselesaikan secara berkelanjutan.

[Nabire.Net/Yosef Doo]