Ribuan Warga Intan Jaya Gelar Aksi, Desak Pemerintah Usut Tuntas Tragedi Soanggama

Intan Jaya, 28 Oktober 2025 – Ribuan warga dari Kabupaten Intan Jaya turun ke jalan menuju Kantor Bupati pada Selasa (28/10/2025) untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Aksi damai ini dipicu oleh peristiwa Soanggama Berdarah yang terjadi pada 15 Oktober 2025 di Distrik Hitadipa/Homeyo, di mana operasi militer dilaporkan menewaskan sejumlah warga sipil.

Dalam aksi itu, masyarakat membawa spanduk dan poster, serta membacakan sepuluh poin pernyataan sikap yang disampaikan secara terbuka.

Mereka menuntut keadilan, penghentian militerisasi, serta pengakuan hak-hak masyarakat adat di Intan Jaya.

Sepuluh Tuntutan Warga Intan Jaya:

1. Usut tuntas kasus “Soanggama Berdarah”.

2. Presiden Prabowo Subianto segera menarik militer non-organik dari Intan Jaya dan seluruh Tanah Papua.

3. Selenggarakan investigasi independen atas kasus Soanggama Berdarah.

4. Hentikan militerisasi untuk kepentingan korporasi ekstraktif.

5. Kecam kegagalan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam melindungi masyarakat adat.

6. Tolak eksploitasi tambang di wilayah Intan Jaya.

7. Nyatakan pembunuhan warga sipil sebagai pelanggaran HAM berat dan adili pelaku.

8. Tetapkan 15 Oktober sebagai Hari Peringatan “Soanggama Berdarah”.

9. Tarik seluruh pos militer dari Intan Jaya karena menimbulkan ketakutan dan trauma warga.

10. Minta TNI dan TPNPB menghormati prinsip kemanusiaan dan tidak menjadikan warga sipil korban.

Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menyatakan siap menampung aspirasi masyarakat dan berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan DPR Kabupaten Intan Jaya. Namun, dalam aksi tersebut tidak ada satu pun perwakilan DPRD yang hadir.

Latar Belakang Konflik

Konflik di Intan Jaya kembali memanas setelah operasi militer di Kampung Soanggama pada 15 Oktober 2025. Pihak militer menyebut operasi itu menewaskan 14 anggota kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, laporan dari lembaga kemanusiaan dan saksi lokal menyebut bahwa di antara korban terdapat warga sipil.

Situasi di Intan Jaya selama ini memang rawan bentrokan antara TNI/Polri dan kelompok separatis bersenjata, yang berdampak langsung pada masyarakat adat, pengungsian, dan hak asasi manusia.

Analisis dan Harapan

Aksi ribuan warga ini menandakan keinginan kuat masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan penyelesaian damai. Namun, keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada respons pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan keterbukaan akses terhadap informasi serta investigasi independen di lapangan.

Ke depan, masyarakat berharap agar penyelesaian konflik di Intan Jaya dilakukan melalui dialog terbuka, perlindungan HAM, dan pengakuan hak-hak masyarakat adat—bukan semata melalui pendekatan keamanan.

[Nabire.Net/Adolfius Sondegau]