Warga Pesisir Desak Pemda Nabire Bangun Dermaga di Yaur dan Teluk Umar

Nabire, 25 Juni 2025 – Masyarakat pesisir di Distrik Yaur dan Teluk Umar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, mendesak Pemerintah Daerah segera membangun infrastruktur dermaga di wilayah mereka. Hingga kini, warga hanya dapat mengakses ibu kota kabupaten melalui jalur laut dengan perahu motor tempel, yang menghabiskan 200 hingga 300 liter BBM untuk sekali perjalanan.

Hal ini disampaikan oleh Roberthino Hanebora, Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua Kabupaten Nabire, yang menyoroti persoalan keterbatasan akses transportasi laut tanpa fasilitas dermaga yang layak.

“Ini bukan hanya menguras kantong masyarakat, tapi juga menghambat distribusi hasil pertanian dan laut, serta membatasi akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya,” tegas Roberthino.

Momentum Tersendat Karena Ketiadaan Dermaga

Pada tahun 2023–2024, perjuangan masyarakat akhirnya mulai membuahkan hasil ketika John N.R. Gobai, mantan anggota DPR Papua, berhasil menyuarakan aspirasi masyarakat ke Kementerian Perhubungan RI. Akibatnya, Kapal Perintis Sabuk Nusantara 58 kini melayani trayek Jayapura – Nabire – Yaur – Teluk Umar – Wapoga mulai awal 2025.

Namun, karena ketiadaan dermaga di Yaur dan Teluk Umar, kapal hanya bisa berlabuh tanpa dapat menaik-turunkan logistik. Dampaknya, potensi ekonomi masyarakat pesisir tetap belum tergarap maksimal.

“Potensi kerapu, lobster, dan komoditas pertanian sebenarnya sangat besar. Tapi tanpa dermaga, semua itu tidak bisa didistribusikan secara efisien,” tambahnya.

Manfaat Strategis Pembangunan Dermaga

Roberthino menegaskan, pembangunan dermaga sederhana yang layak di Yaur dan Teluk Umar akan memberikan dampak besar, antara lain:

1. Menurunkan ongkos BBM: 200–300 liter BBM per trip bisa ditekan dengan dermaga yang memudahkan akses kapal perintis.

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal: Distribusi hasil laut dan pertanian menjadi lebih cepat dan luas jangkauannya.

3. Memperkuat konektivitas sosial: Akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan akan lebih mudah dijangkau.

4. Menghidupkan peran generasi muda: Anak-anak muda akan lebih termotivasi untuk bertani, membudidayakan laut, dan mengembangkan kampungnya.

Tuntutan kepada Pemerintah Daerah

Sebagai representasi masyarakat adat pesisir, Roberthino menyampaikan tuntutan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Nabire:

• Bupati Nabire diminta segera mengalokasikan anggaran pembangunan dermaga dalam APBD Perubahan atau APBD tahun 2026.

• Dinas Perhubungan dan Bappeda diharapkan mengintegrasikan pembangunan dermaga dalam rencana kerja daerah dan memastikan konstruksinya memenuhi standar keselamatan.

• Partisipasi masyarakat kampung harus dilibatkan untuk menjaga keberlanjutan dan keselamatan dermaga.

“Ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi persimpangan antara konektivitas, keadilan, dan keberlanjutan untuk masyarakat adat pesisir,” tegas Roberthino.

Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa pemerintah daerah segera merespons aspirasi masyarakat demi masa depan yang lebih adil dan sejahtera di pesisir Nabire.

[Nabire.Net]