Ketua MRP Papua Tengah: Cabut Izin Miras di Mimika dan Nabire untuk Selamatkan Generasi Papua

Mimika, 28 Desember 2024 – Konflik sosial di Kabupaten Mimika yang berujung pada pembunuhan di hari raya Natal, 25 Desember 2024, kembali menjadi sorotan. Persoalan ini diduga dipicu oleh konsumsi minuman keras (miras). Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menyerukan agar perizinan minuman beralkohol di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Mimika dan Nabire, segera dicabut.

Ketua MRP Papua Tengah menegaskan bahwa masyarakat Papua saat ini lebih membutuhkan pendidikan dan kesehatan daripada alkohol. “Generasi Papua harus kita bangun dengan pendidikan dan kesehatan. Miras hanya membawa dampak negatif dan menghambat kemajuan masyarakat,” ujarnya.

Seruan kepada Pemerintah Daerah dan Provinsi

Dalam pernyataannya, Ketua MRP meminta pemerintah daerah, terutama Bupati Nabire dan Mimika, untuk tidak lagi mengeluarkan izin peredaran minuman beralkohol. Ia menekankan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tidak merusak generasi muda.

“Pemerintah diberikan banyak uang untuk mengelola daerah. Jika ingin meningkatkan PAD, ada banyak sumber lain yang dapat dikelola, bukan dari miras,” tambahnya.

Ketua MRP juga meminta Gubernur Papua Tengah dan jajaran pemerintah provinsi meninjau kembali izin-izin miras yang sudah dikeluarkan. Ia mengingatkan pentingnya meletakkan pondasi yang kuat dan baik bagi provinsi baru ini, agar generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan produktif.

Regulasi Khusus untuk Miras

Ketua MRP menyarankan agar peredaran miras, jika tetap diizinkan, harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan hanya diberikan kepada hotel berbintang, bar resmi, atau perusahaan tertentu yang mematuhi aturan yang benar. “Jangan menjual miras seperti sayur kepada masyarakat umum,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengusulkan penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) untuk mengatur perizinan miras di Papua Tengah secara lebih ketat.

Pentingnya Menyelamatkan Generasi Papua

Di akhir pernyataannya, Ketua MRP kembali menekankan pentingnya menyelamatkan generasi penerus bangsa. Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada pemahaman yang sama dalam menanggulangi persoalan miras, maka masa depan daerah ini akan terancam.

“Saya harap di Nabire tidak terjadi hal seperti di Mimika, dan Bupati Mimika tidak boleh lagi mengeluarkan izin miras,” pungkasnya.

Dengan seruan ini, Ketua MRP Papua Tengah berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Nabire dan Mimika.

[Nabire.Net]