Pj. Gubernur Papua Tengah Bahas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keagamaan di Nabire

Nabire, Kamis (06/06/2024), Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, menghadiri rapat kerja yang bertujuan untuk membahas pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keagamaan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Rapat ini dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah dari pukul 17.00 hingga 19.30 WIT.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah provinsi dan tokoh agama, antara lain:

1. Pejabat Pemerintah Provinsi:

   • Asisten 1

   • Asisten 3

   • Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Otonomi Khusus

   • Kepala Biro Pemerintahan

2. Tokoh Agama dari Kabupaten Nabire dan Mimika.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Papua Tengah menyampaikan beberapa hal penting, yaitu:

1. Informasi Layanan Bantuan Keagamaan:

   • Disampaikan melalui Pusat Informasi Layanan Otonomi Khusus (PIL OTSUS).

2. Mekanisme Pertanggungjawaban:

   • Penekanan pada mekanisme pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial keagamaan.

3. Diskusi:

   • Pj. Gubernur menerima banyak pujian atas perhatiannya terhadap pembangunan rumah ibadah.

   • Sesi tanya jawab mengenai tahapan penyaluran dana hibah.

   • Pujian atas transparansi nomor layanan PIL OTSUS dalam inventarisasi bantuan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang diskusi yang konstruktif sehingga calon penerima hibah mampu mengelola dana dengan baik dan akuntabel.

Di akhir acara, dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada beberapa gereja dan panitia kegiatan keagamaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. GKII Ararat Wadio Nabire: Rp. 100 juta

2. GPDP Gosyen Yaro Nabire: Rp. 100 juta

3. GBI Jemaat Rock Nabire: Rp. 100 juta

4. GKI Sion Kampung Harapan: Rp. 800 juta

5. GKI Elim Waroki Nabire: Rp. 300 juta

6. PGBWP Jemaat Kasih Gamei SP III Topo Nabire: Rp. 150 juta

7. Gereja Gesba Filadelfia Kimi: Rp. 100 juta

8. GKII Jemaat Yudea SP V Timika: Rp. 150 juta

9. GKII Lembah Pujian Topo 2: Rp. 100 juta

10. Panitia Seminar dan KKR PGGPT: Rp. 1,5 miliar

11. Panitia Sarasehan Persekutuan Wanita GPDP: Rp. 300 juta

Dengan diadakannya rapat ini, diharapkan bantuan keagamaan yang diberikan dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Papua Tengah.(*)

[Nabire.Net]