Warga Adat Suku Wate & Yerisiam Nabire Minta Gubernur Papua Tata Ulang Ijin Tambang Di Papua

Warga masyarakat adat Suku Wate dan Suku Yerisiam kabupaten Nabire, menggelar aksi damai di Kantor DPRD Nabire, rabu lalu, 18 Oktober 2017. Maksud digelarnya aksi tersebut untuk mempertanyakan ijin sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Papua, khususnya di Nabire, dan menata kembali ijin tambang di Papua.

Aksi damai tersebut dipimpin oleh Sekretaris Suku Yerisiam, Roberthino Hanebora dan Juru Bicara Sambena Inggeruhi. Warga sendiri ditemui langsung oleh Ketua DPRD kabupaten Nabire, Marthen Douw, dan sejumlah anggota DPRD Nabire.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat adat suku Wate dan Yerisiam meminta kepada DPRD Nabire agar memfasilitasi warga masyarakat untuk bisa bertemu langsung dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Selain meminta difasilitasi dengan Gubernur Papua, warga juga meminta difasilitasi dengan Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua.

Harapan warga, dengan bertemu ketiga petinggi di Papua, warga bisa meminta Gubernur, Pangdam dan Kapolda untuk mencabut ijin operasional perusahaan tambang yang tidak jelas di Papua, khususnya di Nabire.

Selain itu warga adat juga meminta Gubernur Papua mencabut Pergub No 41 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, mencabut Ijin Ijin yang dikeluarkan pada tahun 2011 oleh Gubernur sebelumnya Barnabas Suebu, sekaligus menata ulang ijin tambang, dan memberi kesempatan kepada anak Papua yang sedang bekerja untuk rakyat agar mendapat IUP.

Di akhir aksi, warga adat suku Wate dan Yerisiam menyerahkan pernyataan sikap, yang diterima oleh Ketua DPRD Nabire, Marthen Douw.

Di hari yang sama, aksi serupa juga digelar di Kantor Gubernur Papua dengan agenda yang sama, dan dilakukan oleh Asosiasi Pertambangan Rakyat Tanah Papua (ASPRATAPA).

[Nabire.Net]

Silahkan Komentar

Komentar Anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.