Tokoh Pemuda SIMAPITOWA Minta Pansel DPRK dan Kesbangpol Nabire Prioritaskan Masyarakat Adat 5 Distrik Nabire Gunung di Kursi DPRK Jalur Otsus 2024

Nabire, 26 November 2024 – Natalis Tebai, seorang tokoh pemuda dari kelompok SIMAPITOWA, menyerukan kepada Panitia Seleksi (Pansel) DPRK Nabire dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbanpol) Nabire untuk mengedepankan aspirasi masyarakat adat 5 Distrik Nabire Gunung (Siriwo, Uwapa, Dipa, Menou, dan Yaro) dalam penentuan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk jalur Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2024.

Menurut Natalis, pada seleksi sebelumnya untuk kursi Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah dari Kabupaten Nabire, masyarakat adat Nabire Gunung merasa kecewa karena empat kursi yang tersedia diberikan kepada perwakilan dari Nabire Pesisir, sementara Nabire Gunung tidak mendapatkan representasi. Natalis berharap agar pada pemilihan kursi DPRK kali ini, Pansel DPRK dan Kesbanpol Nabire dapat mempertimbangkan kepentingan dan hak politik masyarakat adat Nabire Gunung.

Nabire dikenal memiliki dua suku besar, yakni Nabire Gunung yang dihuni oleh Suku Mee dan Nabire Pesisir yang dihuni oleh Suku Wate. Oleh karena itu, Natalis meminta Pansel DPRK dan Kesbanpol Nabire untuk bersikap adil dalam menentukan calon anggota DPRK yang sesuai dengan aspirasi masyarakat adat.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 16 Tahun 2024, jelas diatur mekanisme pengisian keanggotaan DPRK melalui jalur pengangkatan, termasuk tata cara seleksi yang melibatkan panitia pemilihan. Pasal 6 dari Pergub ini menetapkan bahwa salah satu syarat utama adalah calon harus merupakan Orang Asli Papua (OAP) yang berasal dari suku atau subsuku di Kabupaten Nabire dan mendapat surat rekomendasi dari Kesbanpol serta kepala suku yang diakui pemerintah daerah.

Pada sosialisasi sebelumnya, Pansel DPRK sudah menyampaikan rencana alokasi Daerah Pengangkatan (Dapeng) untuk 6 kursi yang tersedia. Natalis berharap alokasi ini dipenuhi sesuai dengan hasil sosialisasi, dan bahwa kursi DPRK benar-benar diberikan kepada masyarakat adat yang memiliki hak politik, demi menjaga keadilan.

Lebih lanjut, Natalis juga meminta agar Pansel DPRK dan Kesbanpol transparan dalam mengumumkan nama-nama calon yang telah dipilih sebelum pelantikan. Ia menyoroti pengalaman sebelumnya saat seleksi calon MRP Papua Tengah, di mana hasil akhirnya tidak sesuai dengan sosialisasi awal yang disampaikan, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat adat Nabire Gunung. Natalis berharap kejadian serupa tidak terulang dalam proses seleksi DPRK kali ini.

[Nabire.Net]